Tetap berlangsungnya tahapan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Malang di tengah pandemi covid-19 membuat anggaran yang dibutuhkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) meningkat.
Anggaran penyelenggaraan pilkada yang dialokasikan untuk KPU Kabupaten Malang sebelumnya hanya Rp 85 miliar. Namun karena adanya pandemi covid-19, membuat anggaran yang dibutuhkan membengkak.
Baca Juga : Segera Lanjutkan Tahapan Pilbup, KPU Trenggalek Gunakan Dasar PKPU Nomor 5 Tahun 2020
”Pasti (ada penambahan anggaran). Jadi, kemarin kami sudah sampaikan saat rapat koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kabupaten Malang). Dengan adanya penambahan TPS (tempat pemungutan suara), memang ada penambahan kurang lebih Rp 5 miliar. Itu di luar kebutuhan biaya untuk APD (alat pelindung diri),” ungkap Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah sempat dihentikan karena adanya pandemi corona, tahapan lanjutan Pilkada Kabupaten Malang kembali dilaksanakan pada 15 Juni 2020 mendatang.
”Dari yang sebelumnya 4.280 TPS, karena adanya pandemi covid-19, jumlahnya bertambah menjadi 4.969. Penambahan jumlah TPS itu karena memang skemanya dibatasi menjadi 500 DPT (daftar pemilih tetap) per TPS. Sedangkan sebelum pandemi covid-19, pakai skema 800 DPT per TPS,” ujar Anis.
Dengan bertambahnya jumlah TPS itulah, Anis memperkirakan pembengkakan anggaran yang dibutuhkan mencapai kisaran Rp 5 miliar. Bahkan, jika diminta untuk menerapkan protokol kesehatan selama adanya pandemi corona, kemungkinan besar pembengkakan anggaran mencapai puluhan miliar.
”Kalau misalnya kita bicara dengan APD (alat pelindung diri), itu memang hasil RAB (rencana anggaran belanja)-nya, kami membutuhkan penambahan anggaran lagi. Dengan skema jumlah TPS 4.969, kurang lebih kami membutuhkan tambahan biaya sekitar Rp 29 miliar. Itu untuk kebutuhan APD-nya,” ucap Anis.
Apakah anggaran yang diajukan tersebut sudah disetujui? Anis mengaku, dalam pembahasan dengan TAPD Kabupaten Malang, itu hanya bersifat penyampaian sehingga belum sampai dengan tahap keputusan.
Baca Juga : Kampanye di tengah Pandemi Covid-19, Polres Malang Masih Tunggu Ketetapan dari KPU
”Kemarin kan baru kami sampaikan rencana kebutuhan. Jadi, mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih detail. Karena kemarin tidak ada keputusan, kami hanya menyampaikan karena kami diperintahkan untuk menyusun rencana kebutuhan biaya dan kami sampaikan,” kata Anis.
Selain menyusun penambahan anggaran yang dibutuhkan karena adanya pandemi covid-19, Anis juga mengaku dalam waktu dekat ini bakal segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan skema protokol kesehatan. Terutama saat tahapan pemungutan suara dalam pilkada tahun ini.
”Memang kami perlu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Jadi, standar kesehatan untuk pencegahan covid-19 itu minimal seperti apa yang harus diterapkan, terutama ketika pemungutan suara,” pungkasnya.
