Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang menggelar Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPUPRPKP 2021 dengan mengundang lintas perangkat daerah.
Kepala DPUPRPKP, Hadi Santoso menjelaskan, dalam FGD ini menampung seluruh usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang nanti akan disediakan dengan lelang kinerja dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Tadi sudah saya laporkan ke Wali kota bahwa pencapaian target yang dilelang kinerja saja, butuh Rp 327 miliar sekian, sementara yang di pagu lebih kurang Rp 236 miliar. Nah ini deviasinya bagaimana nanti kan pasti ada solusi dari bapak Wali kota," ungkap Hadi Santoso (26/2/2020).
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika hal yang terpenting dalam usulan Musrenbang 2021 bisa betul-betul bisa mendukung RPJMD. Sebab,jika nantinya usulan dalam musrembang tersebut tidak sesuai RPJMD, maka tentunya usulan tersebut tidak bisa ditampung.
"Sehingga yang menjadi prioritas satu mungkin menjadi prioritas dua atau tiga. Atau mungkin dari prioritas lima malah menjadi naik. Makanya kami sinergikan disana. Kami buka lebih awal. Pada saat sebelum menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2021 kami akan hadir ke kecamatan-kecamatan kami sinkronkan di sana. RKPD kan bulan Mei ya. Nanti saya akan hadir lagi ke sana kecamatan-kecamatan atau kelurahan untuk sinkronisasi program," bebernya
Perihal prioritas pada 2021, Soni, sapaan akrab Kepala DPUPRPKP Kota Malang menjelaskan, jika terdapat banyak prioritas dari berbagai bidang, mulai dari Bina Marga, Cipta Karya, Air Minum dan Air Limbah, dan yang lainnya.
"Namun yang terpenting standar pelayanan kami sesuai standar yang ditetapkan oleh kementerian PU. Kalau untuk usulan Musrenbang total sementara 198 kegiatan. Yang sudah meng-upload dari Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing," paparnya
Sementara itu, Wali kota Malang, Sutiaji, berharap, dengan banyaknya beragam proyek prioritas pembangunan di Kota Malang, menjadi perhatian khusus. Pasalnya, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur diharapkan akan mampu memberikan peningkatan daya saing ekonomi.
"Terlebih lagi saat ini investor susah tertarik untuk berinvestasi di Malang. Karena itu, kami di daerah mau tidak mau, pelan tapi pasti mendorong infrastruktur untuk ekonomi itu bisa berkembang bagus," jelas Sutiaji.
Dalam agenda FGD tersebut, pihak DPUPRPKP mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang dan lintas masyarakat lainnya. Jalannya FGD cukup aktif, banyak perwakilan Kelurahan maupun masyarakat yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta menanggapi apa yang telah dilakukan pemerintah.
Ada juga yang dalam kesempatan tersebut memuji langkah dari DPUPRPKP, di mana setiap terdapat kegiatan fisik, mereka selalu melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengundang para lurah-lurah serta perwakilan masyarakat baik dari dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) maupun pihak RT RW serta organisasi masyarakat lainnya.
