Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar, Jawa Timur mengungkapkan menipisnya blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di awal tahun 2020.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kota Blitar, Muhaeni mengatakan wilayahnya telah beberapa kali mendapat kiriman blangko KTP-e dari pusat. Namun jumlah blangko yang diterima tidak mencukupi dari kebutuhan.
Muhaeni menjelaskan, di awal tahun 2020 ini instansinya hanya memiliki 300 keping blanko e-KTP. Jumlah itu merupakan sisa bulan Desember 2019 lalu, saat itu Kota Blitar mendapat jatah 1.000 keping blanko.
"Sejak Oktober tahun lalu, pengiriman blanko e-KTP dari Pemerintah Pusat terbatas, yaitu 500 keping perbulan. Hanya di bulan Desember saja, jatahnya bertambah dua kali lipat,” ungkap Muhaeni dilansir BlitarTIMES dari laman situs resmi Pemkot Blitar.
Dikatakannya, keterbatasan jatah blanko ini terjadi hampir di seluruh daerah Indonesia. Sementara itu, sesuai arahan dari pusat, blanko e-KTP ini diprioritaskan untuk pemilih pemula. Masyarakat umum yang ingin membenahi kesalahan data atau pindah domisili, dilayani menggunakan surat keterangan (suket).
Meski demikian, surat keterangan ini hanya bersifat sementara dan hanya berlaku selama enam bulan. Jika sebelum masa berlaku berakhir ketersediaan mencukupi, maka e-KTP segera dicetak. Namun sebaliknya, jika sampai masa berlaku berakhir dan belum ada ketersediaan, maka surat keterangan harus diperpanjang.
“Sampai saat ini, sebanyak 3.538 surat keterangan sudah dikeluarkan Dispendukcapil. Setiap hari kita melayani 40 masyarakat yang melakukan perekaman,” kata Muhaeni.
Muhaeni mengaku, akhir Januari 2020 nanti akan mengajukan blanko e-KTP ke Pemerintah Pusat. Ia berharap jatah yang diterima lebih banyak dari tahun lalu.(*)
