Pansus DPRD Jatim: Target Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan PAD Terlalu Rendah
Reporter
Muhammad Choirul Anwar
Editor
A Yahya
27 - Jun - 2025, 06:17
JATIMTIMES - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur (Jatim) menyoroti rendahnya target pertumbuhan pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Juru bicara (jubir) Pansus DPRD Jatim Lilik Hendarwati menjelaskan, proyeksi OPD pengampu menetapkan target pertumbuhan pendapatan daerah dan PAD yang akan dituangkan dalam RPJMD masing-masing hanya sebesar 1,157 persen dan 1,877 persen. "Target ini sangat rendah jika dibandingkan dengan data historis sebelumnya," ungkap Lilik.
Baca Juga : Hibah Gubernur Khofifah Setara Pembangunan Sembilan Rumah Sakit Daerah, KPK Diminta Adil
Padahal, berdasarkan data historis saat kondisi normal pasca Covid-19 tahun 2023 dan 2024, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 5,4 persen dan pertumbuhan PAD sebesar 6,9 persen selama tahun 2020-2024. Ia menegaskan, pendapatan daerah memiliki peran fundamental dalam mendukung belanja program-program strategis pemerintah daerah, sehingga harus ditargetkan seoptimal mungkin.
"Meskipun terdapat penurunan pendapatan akibat diberlakukannya Opsen PKB dan Opsen BBNKB, namun pada sisi lain pembelian kendaraan bermotor baru oleh masyarakat tetap tumbuh 3,35 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022-2024 rata-rata sebesar 5,07 persen," paparnya.
Lebih lanjut, Pansus merekomendasikan agar Pemprov Jatim meningkatkan target pertumbuhan pendapatan daerah dan PAD tahun 2025-2029 yang lebih optimis antara 5-7 persen. Pihaknya juga mendorong penerapan strategi peningkatan PAD yang lebih progresif melalui optimalisasi berbagai potensi yang belum dikelola secara optimal.
Selain itu, Pansus juga merekomendasikan implementasi kebijakan pembiayaan kreatif (creative financing) pada periode RPJMD tahun 2025-2029, melalui upaya aktif mencari sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai program dan proyek daerah. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
"Skema ini melibatkan berbagai inovasi dalam pembiayaan, termasuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman daerah, dan pembiayaan berbasis pendapatan," jelas politisi PKS itu...
