Turun 0,55 Persen, Angka Kemiskinan Kota Blitar Catat Perkembangan Positif

JATIMTIMES - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar mencatat tren positif dalam penurunan angka kemiskinan sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan yang pada tahun 2023 berada di angka 7,30 persen turun menjadi 6,75 persen pada tahun lalu. 

Kepala BPS Kota Blitar Hanung Pramusito menyebutkan bahwa penurunan ini menjadi bukti nyata keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga : Polres Blitar Bongkar Aksi Sepasang Kekasih Curi Motor di Warung Ayam Geprek

"Profil kemiskinan di Kota Blitar menunjukkan penurunan signifikan. Persentase penduduk miskin dari tahun 2023 ke 2024 turun sebesar 0,55 persen," ujar Hanung dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025). 

Menurut dia, capaian ini tidak lepas dari upaya serius pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.

Hanung menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Blitar menerapkan berbagai program strategis untuk menekan angka kemiskinan. Program pelatihan dan pemberian modal usaha menjadi salah satu langkah utama untuk memberdayakan warga miskin. Selain itu, kelompok tani wanita (KWT) juga diberikan pelatihan di sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas mereka.

"Pelatihan kerja dan penyelenggaraan bursa kerja atau job fair turut membantu warga mendapatkan peluang ekonomi baru," tambah Hanung. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang tidak hanya menyasar bantuan langsung, tetapi juga pemberdayaan jangka panjang.

Pengukuran kemiskinan sendiri dilakukan berdasarkan beberapa indikator, seperti rendahnya pendapatan, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, kondisi lingkungan, hingga inflasi dan pengangguran terbuka. Faktor-faktor ini dijadikan acuan untuk menentukan garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap bulan.

Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kota Blitar tercatat sebesar Rp 596.105 per kapita per bulan, naik dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 568.280 per kapita per bulan. Meski garis kemiskinan meningkat, Hanung menilai hal ini mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih baik karena daya beli masyarakat ikut meningkat.

Penurunan angka kemiskinan ini, menurut Hanung, juga tidak terlepas dari sinergi antara kebijakan pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun pertumbuhan ekonomi sempat melambat akibat tekanan global, pemerintah mampu menjaga stabilitas dengan berbagai program stimulus, termasuk di sektor UMKM...

Baca Selengkapnya