Parlemen Prancis Tumbangkan Pemerintahan dalam Mosi Tak Percaya, Krisis Politik Terus Berlanjut

JATIMTIMES - Anggota parlemen Prancis meloloskan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier pada Rabu (4/12), memperdalam krisis politik di negara dengan ekonomi terbesar kedua Uni Eropa. Sebanyak 331 legislator dari sayap kanan dan kiri bergabung untuk mendukung mosi tersebut di Majelis Nasional yang beranggotakan 577 orang.

Barnier dihukum karena menggunakan kekuasaan konstitusional khusus untuk meloloskan sebagian anggaran yang tidak populer tanpa pemungutan suara parlemen. Rancangan anggaran tersebut bertujuan menghemat 60 miliar euro untuk mengurangi defisit besar, tetapi tidak didukung mayoritas.

Baca Juga : Komitmen Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemkot Malang Jalin Kerjasama dengan Kejari

"Realitas (defisit) ini tidak akan hilang hanya karena keajaiban mosi tidak percaya," kata Barnier kepada anggota parlemen sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. 

Dilansir dari Reuters, ia juga memperingatkan bahwa masalah defisit anggaran akan tetap menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh siapapun yang akan memimpin pemerintahan selanjutnya.

Setelah pemungutan suara, Ketua Parlemen Yael Braun-Pivet mengonfirmasi bahwa Barnier harus menyerahkan pengunduran dirinya dan pemerintahannya kepada Presiden Emmanuel Macron, yang diperkirakan akan dilakukan pada Kamis pagi. Masa jabatan Barnier menjadi yang terpendek dalam sejarah Republik Kelima Prancis sejak 1958.

Kejatuhan pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier melalui mosi tidak percaya menjadi yang pertama dalam lebih dari 60 tahun sejak Georges Pompidou pada 1962. Krisis ini bermula dari pemilu cepat yang digelar Presiden Emmanuel Macron pada Juni, menghasilkan parlemen yang terpolarisasi dan pemerintahan minoritas.

Kekacauan ini berpotensi menggagalkan stabilitas pemerintahan Prancis, yang menghadapi risiko mengakhiri tahun tanpa anggaran 2025, meski konstitusi memungkinkan tindakan khusus untuk mencegah kebuntuan seperti di AS. Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu memperingatkan bahwa situasi ini dapat memengaruhi dukungan Prancis terhadap Ukraina.

Partai kiri keras France Unbowed (LFI), melalui Mathilde Panot, menyerukan pengunduran diri Macron dan meminta pemilihan presiden lebih awal. Sementara pemimpin sayap kanan Marine Le Pen menyambut gembira kejatuhan Barnier, setelah bertahun-tahun berupaya menggambarkan partainya, National Rally, sebagai pemerintahan yang masih menunggu...

Baca Selengkapnya