Debat Transparansi Anggaran Kota Blitar, Mas Ibin-Mbak Elim Pukau Pengamat

Reporter

Editor

06 - Nov - 2024, 05:41

Suasana debat kedua Pilkada Kota Blitar 2024, pasangan calon memaparkan visi transparansi anggaran untuk masa depan Bumi Bung Karno.

JATIMTIMES — Debat publik kedua dalam rangkaian Pilkada Kota Blitar 2024 berlangsung sengit pada Rabu, 30 Oktober 2024, di Hotel Puri Perdana.

Tema transparansi dan efektivitas anggaran menjadi sorotan, terutama bagi pasangan calon (paslon) Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba yang menjanjikan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan anggaran.

Dalam debat ini, paslon yang akrab disapa Mas Ibin-Mbak Elim itu menjelaskan konsep penganggaran yang mereka rancang.

“Perencanaan yang baik harus datang dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat,” ungkap Mas Ibin.

Ia menegaskan, dengan melibatkan masyarakat, perencanaan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, dasar dari penganggaran ini adalah kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar pemenuhan aturan formal.

Elim Tyu Samba turut menambahkan pentingnya kerjasama dengan pihak berwajib, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dalam pengawasan. Hal ini, menurut Elim, bertujuan agar proses penganggaran berjalan sesuai skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan rakyat.

“Untuk efisiensi, prioritas utama harus pada yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan yang bisa ditunda dapat dijadwalkan kemudian,” ujarnya.

Kritik dan masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi, tambah Ibin, yang juga mengedepankan sinergi dengan pakar dan akademisi guna meningkatkan mutu perencanaan. Program-program tersebut akan dikembalikan ke masyarakat untuk ditinjau kembali.

“Kami tidak hanya berencana untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Kota Blitar,” tegasnya.

Menurut Mas Ibin, perencanaan yang berulang tanpa pertimbangan jangka panjang hanya akan membebani APBD.

Di sisi lain, paslon Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro, yang didukung koalisi besar, menyampaikan fokus pada pemenuhan mandat anggaran minimum untuk sektor prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan, yang sesuai dengan persentase dalam aturan.

Menurut Bambang, anggaran harus diarahkan pada program-program yang mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dan mendorong sektor-sektor unggulan tanpa menabrak ketentuan.

Merespons pandangan ini, Mas Ibin mengakui pentingnya aturan tetapi juga menekankan perlunya fleksibilitas demi kesejahteraan masyarakat...

Baca Selengkapnya