JATIMTIMES — Debat publik kedua dalam rangkaian Pilkada Kota Blitar 2024 berlangsung sengit pada Rabu, 30 Oktober 2024, di Hotel Puri Perdana.
Tema transparansi dan efektivitas anggaran menjadi sorotan, terutama bagi pasangan calon (paslon) Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba yang menjanjikan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga : Fox News: Donald Trump Menang Pilpres AS 2024, Janjikan Zaman Keemasan Amerika
Dalam debat ini, paslon yang akrab disapa Mas Ibin-Mbak Elim itu menjelaskan konsep penganggaran yang mereka rancang.
“Perencanaan yang baik harus datang dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat,” ungkap Mas Ibin.
Ia menegaskan, dengan melibatkan masyarakat, perencanaan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, dasar dari penganggaran ini adalah kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar pemenuhan aturan formal.
Elim Tyu Samba turut menambahkan pentingnya kerjasama dengan pihak berwajib, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dalam pengawasan. Hal ini, menurut Elim, bertujuan agar proses penganggaran berjalan sesuai skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan rakyat.
“Untuk efisiensi, prioritas utama harus pada yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan yang bisa ditunda dapat dijadwalkan kemudian,” ujarnya.
Kritik dan masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi, tambah Ibin, yang juga mengedepankan sinergi dengan pakar dan akademisi guna meningkatkan mutu perencanaan. Program-program tersebut akan dikembalikan ke masyarakat untuk ditinjau kembali.
“Kami tidak hanya berencana untuk hari ini, tetapi untuk masa depan Kota Blitar,” tegasnya.
Menurut Mas Ibin, perencanaan yang berulang tanpa pertimbangan jangka panjang hanya akan membebani APBD.
Di sisi lain, paslon Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro, yang didukung koalisi besar, menyampaikan fokus pada pemenuhan mandat anggaran minimum untuk sektor prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan, yang sesuai dengan persentase dalam aturan.
Menurut Bambang, anggaran harus diarahkan pada program-program yang mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dan mendorong sektor-sektor unggulan tanpa menabrak ketentuan.
Merespons pandangan ini, Mas Ibin mengakui pentingnya aturan tetapi juga menekankan perlunya fleksibilitas demi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, standar penganggaran untuk sektor pendidikan memang ada, tetapi pelaksanaan di lapangan seringkali masih memberatkan siswa.
“Kami ingin memastikan kebutuhan pendidikan ini dapat diakses lebih luas tanpa beban tambahan yang signifikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu,” ujarnya, menekankan pentingnya penyesuaian anggaran dengan realitas di lapangan.
Baca Juga : Putra Daerah Diharapkan Bawa Perubahan, Purnawirawan Angkatan Laut Pilih Paslon Nurochman-Heli
Pandangan dan konsep yang diusung paslon Mas Ibin-Mbak Elim mendapat perhatian khusus dari Anwar Hakim Darajad, seorang pengamat politik dan dosen di FISIP Unisba Blitar. Anwar mengapresiasi pendekatan partisipatif yang ditawarkan oleh Ibin-Elim, yang dinilainya sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
“Konsep yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan adalah langkah maju dalam transparansi,” ujarnya.
Anwar menilai bahwa jika Mas Ibin-Mbak Elim terpilih, Kota Blitar berpotensi memiliki tata kelola yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kecil.
Menurut Anwar, pendekatan ini juga bisa mengurangi praktik pemborosan yang kerap terjadi akibat perencanaan yang tidak matang. Selain itu, pelibatan pakar dalam evaluasi program, seperti yang direncanakan Mas Ibin-Mbak Elim, dinilai Anwar sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan akuntabilitas.
“Ini adalah sinergi yang positif antara pemerintah dan masyarakat, dan patut dijadikan contoh,” tambahnya.
Di luar itu, Anwar juga mengingatkan bahwa tantangan utama dalam menerapkan transparansi anggaran terletak pada komitmen dan konsistensi.
"Konsep yang bagus akan percuma jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk melaporkan perkembangan secara berkala kepada masyarakat," tuturnya.
Anwar berharap agar siapapun yang terpilih nanti dapat menjadikan transparansi anggaran sebagai bagian integral dari kebijakan mereka.
Sebagai catatan, pasangan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba diusung oleh PKB, PAN, Demokrat, serta didukung oleh NasDem, PSI dan PKS. Sementara pasangan Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro didukung PDIP, PPP dan Golkar. Dengan latar belakang dukungan koalisi besar ini, kedua paslon berusaha menawarkan yang terbaik bagi Blitar, namun dengan pendekatan yang berbeda.
Seiring berjalannya waktu, masyarakat Kota Blitar berharap agar Pilkada ini menghasilkan pemimpin yang tidak hanya berjanji, tetapi benar-benar menerapkan prinsip transparansi demi kesejahteraan seluruh warganya.
