DPRD Kota Batu Soroti Porsi Minim Infrastruktur, Lemahnya PAD hingga Defisit APBD yang Tinggi
Reporter
Prasetyo Lanang
Editor
Nurlayla Ratri
05 - Nov - 2024, 06:46
JATIMTIMES - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu 2025 dikebut. Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dilaksanakan Selasa (5/11/2024), selang sehari dari penyampaian Pj Wali Kota terkait usulan Raperda APBD. DPRD Kota Batu memberikan banyak catatan atas rancangan tersebut, termasuk menyoroti masalah yang harus diselesaikan melalui kebijakan.
Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mendengarkan total 27 catatan penting dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu 2025. Berbagai isu strategis menjadi perhatian, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, penanganan masalah sosial, serta upaya peningkatan pendapatan daerah.
Baca Juga : Pansus Pilkada DPRD Jember Gelar RDP 6 Kali Sehari: Besok Bawaslu dan KPU Kita Panggil
Juru bicara DPRD M. Hasan Abdillah menyampaikan, secara prinsip DPRD menyetujui apabila Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk segera dibahas oleh badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu. Fraksi-fraksi DPRD Kota Batu sangat menekankan agar pembahasan anggaran bisa tepat waktu.
Ada sejumlah catatan penting yang menyoroti berbagai soal di kebijakan anggaran dalam Rancangan APBD. Dalam hal kebijakan prioritas, wujud program-program produktif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat selama ini masih sangat minim.
"Prioritas dan sasaran program pembangunan yang diarahkan pada masalah percepatan pemulihan ekonomi, khususnya bagi UMKM hingga saat ini masih belum menyeluruh dan belum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ke depan, harus segera ada langkah-langkah konkrit dalam upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat," papar Hasan.
Selanjutnya DPRD menilai belum ada komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam membuat instrumen peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pihaknya menyarankan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan terhadap sektor pendapatan sehingga tidak terjadi lose potensi karena faktor sistemik dan mentalitas aparatur di lapangan.
Dikatakan, dari proyeksi APBD Rp1,031 Triliun, target PAD Kota Batu sebesar Rp311,14 Miliar diharapkan bisa tercapai sebagaimana yang sudah disepakati dalam KUA dan PPAS. Sejauh ini, diketahui perolehan PAD cukup timpang. Seperti pada PAD parkir yang tak sampai target tahunan.
"Nanti apabila ini tidak tercapai solusinya bagaimana...