Dukung Swasembada Pangan, Ketua DPRD Blitar Hadiri MoU Pemanfaatan Lahan Polres

JATIMTIMES- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Supriadi turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Primkoppol Resor Blitar dan CV Lang Buana serta antara Polres Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan berlangsung di Polres Blitar pada Kamis (31/10/2024). 

MoU ini menjadi bagian dari program 100 hari untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto tahun 2024. Penandatanganan MoU ini mencakup dua agenda utama.

Baca Juga : Pemkab Blitar Gerak Cepat Tangani Amblesnya Ruas Jalan Jembatan Dawuhan

Pertama, Primkoppol Resor Blitar dan CV Lang Buana menyepakati kerja sama pemanfaatan lahan milik Polres Blitar untuk produksi benih jagung hibrida. Jagung yang dihasilkan nantinya akan difokuskan sebagai suplai pakan bagi peternakan unggas di wilayah Kabupaten Blitar. Menurut Supriadi, pemanfaatan lahan ini dapat mengoptimalkan potensi agrikultur lokal. 

“Sebagai salah satu sentra produksi telur terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Blitar membutuhkan suplai jagung yang stabil untuk mendukung keberlanjutan produksi pakan ternak unggas,” ungkapnya.

Selain itu, MoU kedua antara Polres Blitar dan Pemerintah Kabupaten Blitar bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Blitar. Kerja sama ini melibatkan berbagai langkah untuk mendorong produksi pangan lokal sehingga masyarakat Kabupaten Blitar dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. 

Pjs. Bupati Blitar, Dr. Ir. Jumadi, yang juga turut menghadiri acara, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

“Program ini tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Blitar, AKBP Wiwit Adisatria, S.H., S.L.K., M.T., yang menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi langkah awal dalam mewujudkan ketahanan pangan tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal.

"Keberhasilan swasembada pangan tidak mungkin tercapai tanpa adanya kolaborasi yang kuat antara instansi pemerintah dan masyarakat," jelasnya. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya