Plt Bupati Malang Nilai Bimtek Pemanfaatan Aplikasi SIKS-NG Penting untuk Bansos yang Tepat Sasaran

JATIMTIMES - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang Didik Gatot Subroto membuka bimbingan teknis (bimtek) pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG) dalam upaya optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkelanjutan bagi operator SIKS-NG desa/kelurahan se-Kabupaten Malang. 

Bimbingan teknis yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Malang ini diikuti oleh 390 operator SIKS-NG yang digelar secara bertahap mulai tanggal 1 sampai 4 Oktober di Hotel Tidar Malang. Kegiatan juga diikuti masing-masing tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Malang. 

Dalam bimtek kali ini, Dinas Sosial Kabupaten Malang menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI serta Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur. 

Plt Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyampaikan,  tujuan digelarnya bimtek kali ini untuk meningkatkan kemampuan teknis operator SIKS-NG dalam mengelola data, memfasilitasi kolaborasi antara pendamping PKH dan operator SIKS-NG serta TKSK untuk memastikan kesesuaian data di lapangan dengan kebutuhan program kesejahteraan sosial. 

Selain itu, untuk mendorong penetapan di dalam semua akses guna mendukung keberhasilan kesejahteraan sosial dan yang terakhir untuk meningkatkan akurasi serta validasi data sehingga program bantuan sosial dapat disalurkan tepat sasaran. 

Didik mengatakan, kegiatan bimtek ini sangat penting sebagai upaya memperkuat peran operator SIKS-NG dalam mengelola data kesejahteraan sosial yang akurat, transparan dan ter-update atau terbarui. 

"Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para operator SIKS-NG di Kabupaten Malang ini," ujar Didik, Selasa (1/10/2024). 

Menurut Didik, pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Data yang akurat, akan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran," kata Didik. 

Pihaknya juga menyebutkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, angka kemiskinan di Kabupaten Malang pada tahun 2024 sebesar 8,98 persen atau 240.040. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu yang sebesar 9,2 persen atau 252.880 jiwa. 

"Keberadaan DTKS yang tidak akurat dan ter-update menjadi salah satu kendala utama dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang," ujar Didik. 

Oleh karena itu, Didik mengajak seluruh operator SIKS-NG yang merupakan bagian dari pilar sosial sekaligus ujung tombak pengelola DTKS untuk mewujudkan data yang valid dan akurat, agar program bantuan sosial maupun layanan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran...

Baca Selengkapnya