JATIMTIMES - Pemerintah menambah anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 100 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Sehingga, total anggaran untuk MBG menjadi Rp 171 triliun. Dalam penyediaan makanan pada program tersebut akan menggunakan konsep dapur. Melihat hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Suwarjana punya pandangan berbeda.
Dalam wawancara mengenai pendanaan yang bersumber dari APBN, Suwarjana mengungkapkan bahwa meski anggaran program telah meningkat secara signifikan, ia lebih mendukung penggunaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyedia makanan daripada melibatkan dapur besar yang didanai melalui APBN.
Baca Juga : DPRD Surabaya Gelar Rapat Paripurna Pemindahtanganan Aset PD Pasar Surya
Suwarjana menjelaskan, ia melihat ada manfaat lebih besar jika UMKM yang ada di sekitar sekolah turut diberdayakan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, program ini akan berdampak positif tidak hanya pada siswa, tetapi juga pada perekonomian lokal.
“Pendapat saya, lebih baik menggunakan UMKM saja. Hal ini akan memberdayakan UMKM yang nantinya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal,” ujarnya, Senin (3/2/2025).
Selain itu, dalam pengawasan tentunya dapat melibatkan sumberdaya yang ada dari jajaran samping. Suwarjana mencontohkan, agar pihak-pihak terkait seperti Lanal, Kodim, dan Lanud dilibatkan dalam pengawasan kualitas bahan baku MBG.
Menurut Suwarjana, pengawasan tersebut sangat penting untuk menjaga kesegaran dan kualitas bahan makanan yang akan disajikan kepada siswa. Dalam hal distribusi makanan, Suwarjana menambahkan bahwa jumlah siswa yang terlibat dalam program ini sangat besar, yaitu sekitar 182 ribu siswa dari tingkat TK hingga SMA. Ketika menggunakan konsep dapur, tentunya akan membutuhkan banyak dapur dan sarana prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan makanan.
"Namun, dengan melibatkan UMKM yang berada dekat dengan sekolah, kami bisa memastikan makanan tiba tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan siswa," ujar Suwarjana.
Lebih dari itu, penggunaan UMKM yang dekat dengan sekolah juga diharapkan dapat memastikan makanan sampai tepat waktu ke tangan siswa. Dengan harga per porsi sekitar Rp 15.000, Suwarjana meyakini bahwa harga tersebut sudah mencakup unsur gizi yang baik bagi para siswa.
Baca Juga : 351 Kasek SD dan SMP Masih Kosong, Bupati Sanusi akan Konsultasi ke Pemerintah Pusat
Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini, terkait pelaksanaan program MBG dan alokasi dana belum ada petunjuk teknis yang jelas. Sebab, belum terdapat rapat kordinasi yang intens membahas terkait pendanaan program ini, baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat mengenai bagaimana dana akan digelontorkan dan distribusikan," tambahnya.
Dengan adanya program ini, yang melibatkan UMKM dan pengawasan yang ketat, diharapkan kualitas gizi yang diterima oleh siswa dapat terjaga dengan baik, sekaligus memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah.
Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa melalui berbagai program yang inovatif.
