Sederet Catatan DPRD Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim 2023
Reporter
Muhammad Choirul Anwar
Editor
Dede Nana
01 - Jun - 2024, 03:35
JATIMTIMES - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi JawaTimur (Banggar DPRD Jatim) memberikan sejumlah catatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2023.
Banggar menilai Ranperda tersebut layak untuk dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi dan fraksi-fraksi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan itu disampaikan Jubir Banggar DPRD Jatim Mathur Husyairi.
Baca Juga : Pos AHASS TEFA SMK Binaan MPM Honda Jatim Terbaik Versi AHM
Meski begitu, Mathur Husyairi menegaskan, Banggar DPRD Jatim juga menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan pendalaman. Di antaranya, mulai 2025 APBD Jatim akan mengalami potential loss atau penurunan potensi pendapatan daerah akibat penerapan opsen PKB dan opsen BBNKB.
“Banggar meminta kepada pemprov Jatim memberikan dan menjelaskan rincian data terkait potential loss serta upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dan pendapatan transfer dari pusat,” kata Mathur, dikonfirmasi Sabtu (31/5/2024).
Selain itu, Banggar juga merekomendasikan agar Silpa tahun 2023 yang mencapai Rp3,8 triliun mendapatkan perhatian serius dalam pembahasan. Mengingat, membiarkan besarnya kapasitas fiskal menjadi Silpa yang tidak mensejahterakan masyarakat adalah sesuatu yang ironis.
Ditambahkan Mathur, pada 2024 diselenggarakan pilkada serentak nasional, termasuk untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2024-2029. “Ini tentunya akan menjadi perhatian Banggar untuk mengalokasikan kebutuhan dana yang cukup agar Pilkada provinsi Jatim berjalan dengan baik dan lancar,” jelasnya.
Sementara terkait pencermatan dan pembahasan Ranperda ini berdasar audit BPK, maka dapat disampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan APBD Jatim 2023 meliputi beberapa poin.
Pertama, pos pendapatan daerah tahun 2023 terealisasi Rp33.767.866.236.628 atau mencapai 102,87 persen. Dengan demikian terdapat pelampauan pendapatan sekitar Rp941.583.933.402 atau 2,87 persen dari target yang ditetapkan.
“Pelampauan pendapatan ini berasal dari PAD yang mencapai 102,97 persen, pendapatan transfer mencapai 102,56 persen , dan lain-lain pendapatan yang sah mencapai 143,62 persen dari dari target yang ditetakan,” ungkap politikus asal Madura...
