Satu PMI Kabupaten Blitar Dideportasi dari Malaysia karena Berangkat Ilegal
Reporter
Aunur Rofiq
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
22 - Mar - 2024, 04:20
JATIMTIMES- Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Blitar harus mengakhiri masa kerjanya di Malaysia secara mendadak. Dia dideportasi karena berangkat secara ilegal, tanpa memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan izin kerja yang diperlukan.
Yopie Kharisma Sanusi, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kabupaten Blitar, mengungkapkan bahwa dari data yang mereka miliki pada tahun 2024, tercatat satu PMI asal Kabupaten Blitar yang mengalami deportasi dari Malaysia sejak Januari hingga pertengahan Maret.
Baca Juga : Polemik Jalan Dibongkar di Kota Malang Berakhir Damai
"PMI tersebut dideportasi karena tidak memiliki dokumen keimigrasian, tidak memiliki izin kerja dan lainnya karena berangkat secara ilegal atau tidak resmi," ungkap Yopie, Kamis (21/3/2024).
Menurut Yopie, meskipun data menyebutkan bahwa PMI tersebut berasal dari Kabupaten Blitar, namun tidak ada rincian mengenai kecamatan atau domisili asal yang lebih detail. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keberangkatan ilegal PMI masih menjadi perhatian serius.
Yopie mengakui bahwa setiap tahunnya, terdapat sejumlah PMI yang harus menghadapi deportasi dari Malaysia karena berangkat secara ilegal. Mayoritas kasus tersebut terjadi karena PMI nekat menggunakan jalur yang tidak resmi, baik lewat jalur laut maupun jalur lainnya yang tidak diketahui oleh petugas keimigrasian di negara tempat mereka bekerja.
"PMI yang dideportasi mayoritas selalu dari Malaysia karena lokasinya yang cukup dekat dengan Indonesia sehingga sejumlah PMI masih nekat bekerja secara ilegal di sana," jelas Yopie.
Baca Juga : BI Catat Temuan 5.396 Lembar Uang Palsu di Jatim pada Triwulan IV 2023, Didominasi Pecahan Besar
Dalam rangka mencegah kasus serupa terulang di masa depan, Yopie menegaskan bahwa Disnaker Kabupaten Blitar secara berkala memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja migran sesuai dengan Undang-undang dan aturan penempatan yang berlaku...
