Optimalkan Pelayanan Investasi, DPKPCK Kabupaten Malang Luncurkan Aplikasi E-Pora

JATIMTIMES - Pemkab Malang terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Malang. Salah satunya dengan melalui penataan regulasi.

Terkait hal itu, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang telah meluncurkan sistem digital Elektronik Portal Ruang (E-Pora). Melalui aplikasi E-Pora, diharapkan digitalisasi pelayanan publik menuju revolusi industri 4.0 di Kabupaten Malang dapat terealisasi.

Baca Juga : Pemkab Blitar Gencarkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Akhir Tahun Anggaran 2023

"E-Pora merupakan strategi peningkatan pelayanan informasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) melalui penerapan kebijakan dan proses digitalisasi," ungkap Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Budiar dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip pada Rabu (6/12/2023).

Diterangkan Budiar, penerapan digitalisasi tersebut menyusul adanya langkah pemerintah dalam menerapkan Omnibus Law. Yaitu suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan subtansi  berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Yaitu Undang-Undang Cipta Kerja.

"Pemerintah mengembangkan sistem Online Single Submission Risk Bassed Approach (OSS-RBA). Tujuannya sebagai salah satu bentuk reformasi perizinan berusaha di Indonesia," tuturnya.

Terdapat beberapa regulasi sebelum akhirnya perizinan diberikan oleh pemerintah. Yakni, para pelaku usaha terlebih dahulu wajib memiliki beberapa persyaratan dasar. Yakni meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang hingga sertifikat laik fungsi.

"Sebelum perizinan diberikan, pelaku usaha wajib memiliki persyaratan dasar yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi," beber Budiar.

Namun, dalam pelaksanaannya di daerah, masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi. Terutama pada dimensi regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi atau platform online.

"Sebagai bentuk upaya mengurai permasalahan tersebut, maka disusunlah inovasi proyek perubahan instansional berupa strategi peningkatan pelayanan informasi KKPR melalui penerapan kebijakan dan proses digitalisasi," imbuhnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya