JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada 166 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk menduduki posisi sebagai pejabat administrator, pejabat fungsional dan para kepala sekolah pada jenjang TK, SD serta SMP.
Dari 166 ASN tersebut, sebanyak 20 orang dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai pejabat administrator, 21 orang sebagai pejabat fungsional, 4 orang sebagai kepala sekolah TK, 94 orang sebagai kepala sekolah SD, 19 orang sebagai kepala sekolah SMP, serta 8 orang diambil sumpah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Juga : Mensos Optimis Sekolah Rakyat Gresik Cetak Generasi Berkarakter dan Berkualitas
Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Malang dalam memperkuat kapasitas birokrasi sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan semakin profesional, adaptif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
"Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang hari ini dilantik dan diambil sumpahnya pada jabatan administrator dan jabatan fungsional, serta dikukuhkan sebagai Kepala Sekolah TK, SD, SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang," ungkap Sanusi dalam sambutannya, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, pelantikan dan pengambilam spah jabatan kepada 166 ASN Pemkab Malang ini tidak hanya sekadar perubahan posisi atau jenjang karir birokrasi. Lebih dari itu, momentum tersebut merupakan bagian dari regenerasi kepemimpinan sekaligus penguatan organisasi agar mampu menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
"Perlu dipahami bahwa pelantikan merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan birokrasi sekaligus penguatan kapasitas organisasi agar semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab kompleksitas pembangunan," tutur Sanusi.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu mengingatkan, jabatan yang diberikan merupakan ruang pengabdian dengan tanggung jawab yang lebih besar. Setiap kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintah harus diiringi kesadaran bahwa terdapat kepentingan dan harapan masyarakat yang harus diwujudkan.
Oleh karena itu, para pejabat di lingkungan Pemkab Malang diminta tidak hanya sekadar menjalankan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pekerjaan. Para ASN Pemkab Malang dituntut mampu menjadi pemecah masalah, penggerak perubahan, sekaligus motor penguatan budaya kerja 5K, yakni Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas dan Kerja Prestasi.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para pejabat administrator dan pejabat fungsional yang baru saja dilantik untuk dapat meningkatkan kualitas birokrasi, sebagai salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Malang ke depan yamg tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025 - 2029.
Dokumen tersebut menjadi pijakan dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, hingga tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.
"Target-target tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan komitmen pemerintah kepada masyarakat," kata Sanusi.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh pejabat untuk dapat mampu menerjemahkan arah pembangunan yang tertuang di dalam RPMJD Kabupaten Malang Tahun 2025 - 2029 secara konkret, mulai dari penyusunan program dan kegiatan hingga menghasilkan capaian yang dapat diukur dan dirasakan manfaatnya.
Baca Juga : Wujudkan Zero Emission, PLN UP3 Malang Bersama Pemkot Gelar Malang Bersinar di CFD Jalan Ijen
"Jangan lagi terjebak pada pola pikir administratif semata. Jadilah birokrat yang mampu membaca persoalan, menghadirkan inovasi, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat," tegas Sanusi.
Selain itu, ia juga meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Malang untuk dapat menempatkan aspirasi masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan dan keputusan. Sanusi juga meminta setiap ASN untuk menghilangkan budaya birokrasi yang lambat.
"Hilangkan budaya birokrasi yang lambat, berbelit-belit, dan saling melempar tanggung jawab. Bangun budaya kerja yang kolaboratif, adaptif terhadap perubahan, berani melakukan perbaikan, dan selalu berorientasi pada solusi," ujar Sanusi.
Sementara itu, pihaknya juga menitipkan pesan khusus kepada para kepala sekolah di jenjang TK, SD dan SMP yang dikukuhkan. Sanusi meminta kepada para kepala sekolah untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pimpinan satuan pendidikan, tetapi juga menjadi penggerak peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter generasi penerus.
"Khusus kepada para kepala sekolah saya titip mutu kualitas anak didik, lakukan pendidikan ramah anak, jangan ada lagi bullying dan pelecehan seksual di seluruh sekolah di Kabupaten Malang," tegas Sanusi.
Para kepala sekolah juga didorong membangun ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, inovatif dan menyenangkan. Selain menjadi pemimpin bagi guru, kepala sekolah diharapkan mampu menjadi teladan bagi peserta didik serta membangun kemitraan yang baik dengan orang tua dan masyarakat.
"Jadilah teladan bagi para guru, inspirasi bagi peserta didik, sekaligus mitra yang baik bagi orang tua dan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Malang yang unggul dan berdaya saing," pungkas Sanusi.
