Pembangunan Pasar Besar Masih Samar, Dewan Sarankan Pemkot Malang Solidkan Pedagang
Reporter
Riski Wijaya
Editor
Nurlayla Ratri
28 - Aug - 2023, 10:52
JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang masih belum melihat ada progres yang berarti terkait kelanjutan rencana pembangunan Pasar Besar. Meskipun sebelumnya telah disampaikan bahwa pembangunan Pasar Besar telah mendapat restu langsung dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.
Menurut Ketua Panitera Khusus (Pansus) Pasar DPRD Kota Malang Arief Wahyudi, restu yang disebut telah didapat dari Presiden seharusnya tidak disampaikan secara lisan saja. Namun secara resmi juga harus dituangkan ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Pemerintah Pusat.
Baca Juga : Di Sidoarjo Ada Kampung yang Tak Boleh Jualan Nasi dan Olahannya, Benarkah?
Sebab, pembangunan Pasar Besar tersebut rencananya akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan anggaran yang bersumber pada APBN. Sehingga menurutnya, kepastian pelaksanaannya juga harus dijelaskan melalui DIPA beserta realisasi penganggarannya.
"Kalau sekarang hanya lisan saja, dan informasi informal berarti masih belum pasti. Kepastiannya jika rencana itu sudah dimasukkan ke dalam DIPA Pemerintah Pusat, berikut pelaksanaannya," jelas Arief, Senin (28/8/2023).
Selain itu, agenda pembangunan Pasar Besar ternyata juga masih belum masuk pada daftar prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Meskipun juga dikabarkan bahwa pekerjaan tersebut masuk ke dalam program strategis nasional.
"Kalau program strategis nasional itu kan habisnya tahun 2024. Jadi kalau memang jadi ya tahun ini harus dilaksanakan. Meskipun untuk pekerjaannya kemungkinan baru rampung di tahun 2024," terang Arief.
Arief menilai bahwa dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang cenderung lamban dan kurang berani dalam mengambil langkah. Sebab sampai saat ini, salah satu hal yang menurutnya masih menjadi kendala pembangunan Pasar Besar tak kunjung direalisasikan adalah penolakan dari sebagian pedagang.
"Kan masih ada sebagian pedagang yang menolak. Karena takut omzetnya turun lah, atau apa. Seharusnya kan yang masuk dan pro aktif disana eksekutif kepada pedagang," tegas Arief.
Baca Juga : Baca Selengkapnya