Wujudkan Satu Data, Kominfo Jember Bersinergi dengan BPS dan Bappeda

JATIMTIMES – Guna mewujudkan Satu Data Indonesia, Diskominfo Kabupaten Jember sebagai validasi data bersinergi dengan 3 Instansi, diantaranya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, dan Bappeda sebagai koordinator dan sekretariat forum satu data. Sinergi ini membuat ketiga instansi tersebut sebagai produsen data.

3 Instansi di atas menjadi support system dalam penyelenggaraan tata kelola data pemerintah sehingga menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. Serta mudah diakses dan digunakan antara instansi pusat dan daerah sebagai penerapan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Baca Juga : KPU RI Disomasi KPU Daerah Terkait Dugaan Manipulasi Data Verifikasi Faktual

“Sistem Satu Data Indonesia sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Di mana, ada 3 instansi yang saling berkaitan sebagai produsen data, yakni Diskominfo, BPS dan juga BAPPEDA. Diskominfo sebagai valid data, BPS sebagai pembina data dan BAPPEDA sebagai koordinator,” ujar Kepala Diskominfo Kabupaten Jember Bobby Arie Sandy dalam acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Statistik Sektoral dalam perwujudan satu data kabupaten jember pada, Selasa (13/12/2022) di Ballroom Hotel Dafam Fortuna Jember.

Menurut Bobby, kegiatan tersebut digelar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Jember  dan sebagai bentuk tindaklanjut dari hasil Rakor Koordinasi pada tanggal 29 November 2022. Adapun agenda dalam petemuan ini yakni mengajak PIC dan Operator Pengelola Data Sektoral dari masing-masing OPD untuk memetakan Sistem Pengelolaan Data Statistik Sektoral di wilayah Pemerintah Kabupaten Jember.

Dalam sambutan yang mewakili Bupati Jember, Bobby menegaskan, dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus merujuk kepada data. "Diskominfo Jember telah membuat portal untuk mengolah data (metadata) dari masing-masing OPD. Data tersebut  bisa dijadikan informasi publik dan sebagai penentu arah kebijakan," ungkap Bobby.

Menurutnya, data yang diinputkan dan di update para operator secara benar akan menghasilkan arah kebijakan dan pertimbangan yang penting. Begitu juga sebaliknya jika data yang diupdate itu tidak benar akan menghasilkan kebijakan yang meleset dan tidak sesuai...

Baca Selengkapnya