Absennya 2 Tokoh Ini, Rapat Komisi I DPR RI Bersama TNI Kemenhan Ramai Interupsi
Reporter
Anggara Sudiongko
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
05 - Sep - 2022, 10:14
JATIMTIMES - Rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI, KSAU, KSAL, KSAD dan Menhan membahas rencana kerja dan anggaran, diwarnai Interupsi dari para anggota Komisi I sebelum dimulainya rapat. Hal ini lantaran ketidakhadiran dari KSAD, Jendral Dudung Abdurrahman dan juga Menhan Prabowo Subianto.
Dari penjelasan Wamenhan dan Wakasad yang disiarkan di kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel Senin (5/9/2022), Wamenhan M Herindra menjelaskan, ketidakhadiran Menhan lantaran diminta presiden untuk mendampingi dalam menerima kunjungan resmi Presiden Filipina.
Sementara, ketidakhadiran KSAD, disampaikan Wakasad Agus Subiyanto, KSAD tengah melakukan pengecekan kesiapan personel Satgas yang akan bertugas di Papua. Selain itu, dengan banyak hal atau kejadian yang melibatkan prajurit banyak juga menjadi sorotan. Sehingga keberadaan KSAD di tengah prajurit, dijelaskan Agus akan memberikan motivasi.
"Pengecekan alat perlengkapan khusus dan alat perlengkapan satuan yang harus dibawa oleh prajurit dalam rangka mendukung tugas operasi di lapangan sehingga pelaksanaan tugas operasi di lapangan bisa berjalan lancar," jelas Agus.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Yan Mandenas mengkritisi, jika rapat ini membutuhkan kehadiran KSAD, terlebih lagi terkait isu dan kejadian di Papua. Tetapi, jika KSAD lebih mementingkan pengarahan terhadap prajurit dan sebagainya, pihaknya berpendapat jika rapat ini lebih penting.
Saya pikir rapat ini harus jadi catatan penting. Sudah beberapa kali kami rapat di sini, diwakili. Tidak setiap saat kami punya kesempatan untuk berbicara dengan KSAD seperti ini. Rapat penting seperti ini saya harap Kasad Harus datang," tuturnya.
Bobby Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, menyampaikan, rapat ini begitu penting. Terlebih lagi, kasus mutilasi yang melibatkan oknum TNI yang jadi perhatian publik cukup luas. Untuk itu pihaknya mengusulkan untuk diagendakan kembali rapat.
"Saya usul kasus mutilasi ini diagendakan secepatnya dengan KSAD. Jangan sampai juga ini bergulir seperti bola salju akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada institusi," jelasnya...
