JATIMTIMES - Rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI, KSAU, KSAL, KSAD dan Menhan membahas rencana kerja dan anggaran, diwarnai Interupsi dari para anggota Komisi I sebelum dimulainya rapat. Hal ini lantaran ketidakhadiran dari KSAD, Jendral Dudung Abdurrahman dan juga Menhan Prabowo Subianto.
Dari penjelasan Wamenhan dan Wakasad yang disiarkan di kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel Senin (5/9/2022), Wamenhan M Herindra menjelaskan, ketidakhadiran Menhan lantaran diminta presiden untuk mendampingi dalam menerima kunjungan resmi Presiden Filipina.
Sementara, ketidakhadiran KSAD, disampaikan Wakasad Agus Subiyanto, KSAD tengah melakukan pengecekan kesiapan personel Satgas yang akan bertugas di Papua. Selain itu, dengan banyak hal atau kejadian yang melibatkan prajurit banyak juga menjadi sorotan. Sehingga keberadaan KSAD di tengah prajurit, dijelaskan Agus akan memberikan motivasi.
"Pengecekan alat perlengkapan khusus dan alat perlengkapan satuan yang harus dibawa oleh prajurit dalam rangka mendukung tugas operasi di lapangan sehingga pelaksanaan tugas operasi di lapangan bisa berjalan lancar," jelas Agus.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Yan Mandenas mengkritisi, jika rapat ini membutuhkan kehadiran KSAD, terlebih lagi terkait isu dan kejadian di Papua. Tetapi, jika KSAD lebih mementingkan pengarahan terhadap prajurit dan sebagainya, pihaknya berpendapat jika rapat ini lebih penting.
Saya pikir rapat ini harus jadi catatan penting. Sudah beberapa kali kami rapat di sini, diwakili. Tidak setiap saat kami punya kesempatan untuk berbicara dengan KSAD seperti ini. Rapat penting seperti ini saya harap Kasad Harus datang," tuturnya.
Bobby Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, menyampaikan, rapat ini begitu penting. Terlebih lagi, kasus mutilasi yang melibatkan oknum TNI yang jadi perhatian publik cukup luas. Untuk itu pihaknya mengusulkan untuk diagendakan kembali rapat.
"Saya usul kasus mutilasi ini diagendakan secepatnya dengan KSAD. Jangan sampai juga ini bergulir seperti bola salju akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada institusi," jelasnya.
Anggota Komisi I yang lain, Dave Laksono mengatakan, memang dalam rapat bisa diwakilkan, tetapi, pihaknya meminta, jika rapat terkait nasib prajurit dan kedaulatan negara dapat dihadiri langsung oleh KSAD. Sebab, mengingat banyak hal penting yang perlu untuk dibahas.
"Kedepannya agar rapat kita berjalan dengan baik dan menghargai sesama, KSAD bisa hadir agar kita bisa selesaikan permasalahan yang ada," paparnya.
Kemudian, Sukamta anggota Komisi I, mengungkapkan, ketidakhadiran pejabat tinggi Menhan dan yang lainnya, telah kesekian kalinya. Untuk itu, pihaknya selama ini selalu membuat catatan. Untuk itu, pihaknya meminta hal ini menjadi catatan penting.
"Kalau jadwal ke bawah kan bisa diatur. Kalau dipanggil Presiden, kita bisa memahami, tapi kalau rapat dengan anak buah, masa dengan komisi I lebih penting dengan anak buah. Saya tak tau hirarki displiner di TNI. Setau saya, kalau TNI dipanggil oleh jabatan di atasnya, jadwal ke bawah bisa diatur semua. Tapi ini justru mementingkan dengan acara di bawah daripada mitra di Komisi 1," tegasnya.
Baca Juga : Viral, Harga Lebih Murah Warganet Ramai-Ramai Sarankan Beralih Isi BBM di SPBU Vivo
Belum cukup, Rizky Natakusumah, anggota Komisi I juga menyampaikan argumennya. Pihaknya membutuhkan penjelasan yang konkrit dan komprehensif dari pimpinan tertinggi terkait rencana kerja ke depan. Untuk itu, pihaknya menyayangkan ketidakhadiran pejabat tinggi.
"Ini sudah kesekian kali, saya kira wakil sudah beberapa kali. Mohon perhatian, saya khawatir ini jadi catatan yang keempat kali. Mohon kebijakan untuk mengambil keputusan," katanya.
Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi I lainnya, menyampaikan sempat mengeluarkan guyonan terkait ketidakhadiran Menhan.
"Pak Wamen bolak-balik mewakili Menhan jangan-jangan yang Menhan itu bapak," ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPR RI H Lodewijk F Paulus menyampaikan, bahwa sebelumnya terdapat permasalahan yang lebih parah dari ini. Yaitu, waktu DPR memanggil Panglima TNI, namun diwakilkan oleh Kabais TNI. DPR kemudian menunda rapat sampai Kasum TNI yang lebih paham mengenai anggaran datang.
"Kejadian ini terjadi lagi kenapa?. Karena memang, kita juga yang buat aturan membolehkan diwakilkan. Sekarang kita buat aturan, oke kalau berbicara tentang anggaran tidak boleh diwakili. Ya mungkin gitu, kita sendiri yang membuat aturan tentang itu," pungkasnya.
