Program Bantuan Siswa Miskin hingga Layanan Kesehatan di Tulungagung Jadi Sorotan, DPRD: Pelaksanaan Perlu Dipantau
Reporter
Muhamad Muhsin Sururi
Editor
Pipit Anggraeni
16 - Apr - 2022, 08:05
JATIMTIMES - Program penyelenggaraan e-money dalam pemberian bantuan siswa miskin (BSM) di Tulungagung ternyata masih menyisakan beberapa persoalan. Berdasarkan hal itu, sebagai bagian menjalankan fungsi kontrol, DPRD Tulungagung memberikan rekomendasi agar Pemkab memberikan perhatian yang serius.
Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim mengungkapkan, dari berbagai fraksi DPRD telah menyoroti dan memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan e-money dalam pemberian bantuan siswa miskin yang dinilai masih terdapat banyak kendala.
Baca Juga : 492 WBP Lapas Kelas IIB Tulungagung Diusulkan Remisi, WBP Perkara Korupsi Luput dari Usulan
"Dalam pelaksanaan kegiatan program BSM melalui e-money Bupati perlu memberikan perhatian yang serius, karena pada pelaksanaan di lapangan dijumpai banyak yang kurang kesempurnaan di antaranya kualitas barang yang kurang bagus dan pihak ketiga belum selesai tepat waktu," katanya.
Bukan hanya itu, dewan juga memberikan catatan kepada program lain yang diberikan kepada masyarakat miskin. Salah satunya terkait urusan kesehatan. Adib menyebut, DPRD mempunyai catatan rata-rata Puskesmas masih terdapat pasien Tuberkulosis (TBC) atau TB yang jumlahnya lumayan. Hal ini ini terjadi, dimungkinkan karena masih adanya ketakutan-ketakutan dari masyarakat tentang bahaya tuberkolosis, sehingga perlu penyelesaian dan sosialisasi yang terpadu dari semua petugas kesehatan.
Selain itu, RSUD dr. Iskak merupakan BLUD yang mengelola pendapatannya secara mandiri, dalam rangka mendukung dan memaksimalkan layanan masyarakat diperlukan adanya kebijakan yang tegas dan jelas serta langkah-langkah inovatif dan strategis dari Pemkab Tulungagung guna kemajuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
"2021 RSUD dr. Iskak mendapat APBD sebesar Rp 6,25 Miliar untuk mengcover pasien kurang mampu atau miskin yang sama sekali tidak punya BPJS, ASKES, KIS dan lain sebagainya," ungkapnya.
Atas APBD itu, mewakili pimpinan DPRD Tulungagung, dirinya memberi apresiasi pada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh anggota DPRD yang telah merelakan anggarannya untuk biaya orang tidak mampu.
"Ini tidak semua Kabupaten mempunyai, Tulungagung ini luar biasa. Akan tetapi pada pelaksanaan ada yang ditolak dalam artian diskonnya terlalu kecil. Semoga tahun depan ini tetap dipertahankan," imbuhnya...