JATIMTIMES - Program penyelenggaraan e-money dalam pemberian bantuan siswa miskin (BSM) di Tulungagung ternyata masih menyisakan beberapa persoalan. Berdasarkan hal itu, sebagai bagian menjalankan fungsi kontrol, DPRD Tulungagung memberikan rekomendasi agar Pemkab memberikan perhatian yang serius.
Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim mengungkapkan, dari berbagai fraksi DPRD telah menyoroti dan memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan e-money dalam pemberian bantuan siswa miskin yang dinilai masih terdapat banyak kendala.
Baca Juga : 492 WBP Lapas Kelas IIB Tulungagung Diusulkan Remisi, WBP Perkara Korupsi Luput dari Usulan
"Dalam pelaksanaan kegiatan program BSM melalui e-money Bupati perlu memberikan perhatian yang serius, karena pada pelaksanaan di lapangan dijumpai banyak yang kurang kesempurnaan di antaranya kualitas barang yang kurang bagus dan pihak ketiga belum selesai tepat waktu," katanya.
Bukan hanya itu, dewan juga memberikan catatan kepada program lain yang diberikan kepada masyarakat miskin. Salah satunya terkait urusan kesehatan. Adib menyebut, DPRD mempunyai catatan rata-rata Puskesmas masih terdapat pasien Tuberkulosis (TBC) atau TB yang jumlahnya lumayan. Hal ini ini terjadi, dimungkinkan karena masih adanya ketakutan-ketakutan dari masyarakat tentang bahaya tuberkolosis, sehingga perlu penyelesaian dan sosialisasi yang terpadu dari semua petugas kesehatan.
Selain itu, RSUD dr. Iskak merupakan BLUD yang mengelola pendapatannya secara mandiri, dalam rangka mendukung dan memaksimalkan layanan masyarakat diperlukan adanya kebijakan yang tegas dan jelas serta langkah-langkah inovatif dan strategis dari Pemkab Tulungagung guna kemajuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
"2021 RSUD dr. Iskak mendapat APBD sebesar Rp 6,25 Miliar untuk mengcover pasien kurang mampu atau miskin yang sama sekali tidak punya BPJS, ASKES, KIS dan lain sebagainya," ungkapnya.
Atas APBD itu, mewakili pimpinan DPRD Tulungagung, dirinya memberi apresiasi pada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh anggota DPRD yang telah merelakan anggarannya untuk biaya orang tidak mampu.
"Ini tidak semua Kabupaten mempunyai, Tulungagung ini luar biasa. Akan tetapi pada pelaksanaan ada yang ditolak dalam artian diskonnya terlalu kecil. Semoga tahun depan ini tetap dipertahankan," imbuhnya.
Baca Juga : UMi Ramadan Fair 2022 Hadir di Jakarta, Hadirkan Pelatihan hingga Layanan Konsultasi
Adib juga mengungkapkan, fraksi di DPRD juga memberikan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan parkir di RSUD dr. Iskak agar menjadi perhatian Pemkab dengan membuat kebijakan yang mengatur tata kelola perparkiran dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang belaku.
"Ini perlu dilakukan mengingat parkir di RSUD dr. Iskak memiliki potensi besar dalam menyumbang PAD. RSUD dr. Iskak adalah wilayah Komisi C tapi parkirnya wilayah Komisi D. Dan parkir di wilayah lain juga perlu kita lihat untuk meningkatkan PAD," ungkapnya.
Terkait dengan pencapaian APBD secara keseluruhan dan realisasi sesuai target kegiatannya, DPRD menyarankan agar penyerapan anggaran tersebut selalu ada manfaat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan dukungan anggaran APBD yang teranggarkan di masing-masing OPD.
Kemudian untuk urusan wajib Mandatory spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang) urusan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir pada 2023, anggarannya sudah memenuhi persyaratan yang disyaratkan pemerintah pusat.
