Terkait Rencana Pembangunan Jalan Tol, DPRD Tulungagung Sebut Belum Ada Koordinasi

JATIMTIMES - Proyek Nasional rencana pembangunan jalan tol yang melintas di Kabupaten Tulungagung nampaknya belum melibatkan semua stakeholder. Faktanya, hingga proyek tersebut sudah masuk tahap konsultasi publik, DPRD Tulungagung menyebut belum pernah diajak koordinasi.

"Selama ini keterbukaan Pemda tentang perencanaan tol itu dengan DPRD memang belum ada," kata Wakil Ketua DPRD Tulungagung Achmad Baharudin di Kantornya, Selasa (22/2/2022) sore.

Baca Juga : 6 Daftar Kementerian yang Pertama Pindah ke IKN Nusantara

Sebagai unsur pimpinan DPRD, dirinya berharap dalam perencanaan dan pembahasan proyek nasional itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung ada keterbukaan dengan DPRD atau legislatif.

Baharudin menjelaskan, sesama penyelenggara seharusnya mulai dari awal proses hingga pelaksanaan pembangunan, Pemkab melibatkan atau berkomunikasi dan berkoordinasi agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan-permasalahan di masyarakat.

Secara resmi, Baharudin mengaku belum pernah mendapat surat atau informasi apapun dari Pemkab. Sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan, secara kelembagaan dirinya akan melakukan komunikasi dengan Bupati dan Sekda Tulungagung untuk menanyakan bagaimana dan sampai di mana pembahasan atau perencanaan jalan tol di Tulungagung tersebut.

"Belum pernah, ya nanti kita akan komunikasi dulu dengan Bupati dengan Sekda, bagaimana dan sampai di mana pembahasan atau perencanaan jalan tol di Tulungagung," tutupnya.

Senada dengan Baharudin, Wakil Ketua DPRD Tulungagung yang lain Adib Makarim mengatakan, rencana pembangunan jalan tol di Tulungagung baik Nganjuk-Tulungagung atau Malang-Tulungagung merujuk kepada peraturan presiden nomor 80 yang mengamanahkan bahwa tahun-tahun ini akan dilakukan pembangunan infrastruktur di lingkar wilis.

Menurut Adib, infrastruktur di lingkar wilis yang dimaksud di antaranya adalah pembangunan tol, dan juga supporting bandara sebagai transportasi yang lebih cepat. "Kaitan ini tentunya kami akan koordinasi dengan Pemkab karena kita juga ketempatan," katanya.

Tujuan koordinasi, lanjut Adib, untuk mencari informasi titik-titik mana yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk rencana pembangunan proyek infrastruktur nasional itu. Sehingga pemerintah daerah bisa menentukan langkah antisipasi agar tidak merugikan masyarakat setempat...

Baca Selengkapnya