3 Program Prioritas Ini Diusulkan di Musrenbang Kecamatan Blimbing

JATIMTIMES - Program penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun 2023 tengah berproses. Kini, berbagai usulan tengah dibahas di tingkat Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kecamatan. Kali ini, giliran Kecamatan Blimbing yang memaparkan sejumlah usulan pembangunan di wilayahnya. Adapun, total usulan program pembangunan fisik dan non fisik di Kecamatan Blimbing sebanyak 447.

Camat Blimbing Ariyadi Wardoyo mengatakan, dari jumlah tersebut ada 3 program yang diprioritaskan di wilayahnya. Yakni, berkaitan dengan fasilitas sekolah, penanganan banjir, dan kemacetan.

Baca Juga : Satpol PP Kabupaten Malang Petakan Sejumlah Titik Rawan Kios Liar

Sebagaimana dijelaskan, terkait dengan fasilitasi sekolah ini, Kecamatan Blimbing tengah butuh untuk jenjang SMA. Hal ini guna menunjang sistem zonasi, sehingga anak-anak di wilayah ini bisa masuk ke sekolah negeri.

"Terkait sekolah, SMA kita tidak memiliki. Tapi sudah kita siapkan lahan, mulai 7000m², 8000m² sampai 9000m² semuanya di Kelurahan Pandanwangi. Ini supaya anak-anak bisa sekolah di SMA Negeri," ujarnya dalam kegiatan Musrenbang RPKD Kota Malang 2023 tingkat kecamatan, di Aula Kecamatan Blimbing, Selasa (8/2/2022).

Kemudian, berkaitan dengan banjir dan kemacetan di wilayah Kecamatan Blimbing termasuk cukup urgent. Mengingat, banyak jalan-jalan protokol di wilayah ini yang terdampak ketika hujan deras dengan intensitas tinggi terjadi di Kota Malang. Hal ini pun menjadi salah satu dari program pembangunan infrastruktur yang disoroti Wali Kota Malang Sutiaji. Dalam sambutannya melalui virtual zoom, ia meminta agar pejabat setempat menguatkan untuk penanganan banjir.

Di mana, nantinya berprogress untuk membuat masterplan drainase di setiap wilayah, termasuk di Kecamatan Blimbing. "Pak Camat, pak Lurah serta tokoh masyarakat lain, mohon untuk infrastruktur ini kita kuatkan bersama," terangnya.

Seiring dengan itu, pemulihan perekonomian juga turut menjadi perhatian. Dalam hal ini, setiap kecamatan diharapkan memberikan penataan di sektor ekonomi dengan optimal. Yaitu dengan menerapkan sistem kolaborasi dan akselerasi antar berbagai elemen. Termasuk, dengan perangkat daerah (PD) terkait di bidangnya...

Baca Selengkapnya