Dukung Rencana Pelaksanaan Ganjil Genap, Pemkot Malang Lakukan Kajian

JATIMTIMES - Upaya untuk menekan mobilitas warga di wilayah Kota Malang dengan rencana penerapan ganjil genap bagi kendaraan mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Malang Sutiaji.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dikatakannya akan melakukan kajian. Terlebih inisiasi itu datang dari Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto setelah ditetapkannya wilayah Kota Malang dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Baca Juga : Penipu Catut Nama Dirut Pegadaian dan Wamen BUMN Rugikan Hingga Ratusan Miliar, Ini Modusnya

"Itu dikaji nanti (penerapan ganjil genap), domainnya dari pak Kapolresta, ide cerdas ya. Ini untuk mengurai mobilitas orang tentunta, goal-nya kan ke sana," ujar Sutiaji.

Sebab, di masa PPKM Darurat hingga saat ini telah memasuki PPKM Level 3, sistem penyekatan di beberapa titik di Kota Malang dinilai terlalu memberatkan masyarakat. Karena itu, adanya pelonggaran di PPKM Level 3 ini juga tetap dilakukan pemantauan.

Dalam hal ini, Sutiaji menjelaskan dukungan penuh akan rencana tersebut. "Pemkot insya allah mendukung itu. Saya kira ini kan yang namanya inisasi dari Polresta juga bagian dari kita. Pasti kami mendukung dan membantu kota," jelasnya.

Meski, dikatakannya, dalam proses penataan jalan nantinya dinilai akan terjadi pro dan kontra. Namun, Sutiaji merasa hal itu wajar terjadi di masyarakat. Hanya saja, aturan tersebut nantinya dibuat bagian dari upaya mengurai kemacetan.

"Insya Allah ini untuk kebaikan ya. Hal pertama kalau kebijakan itu mesti ada pro kontra, seperti kebijakan penataan jalan. Tapi, pada akhirnya kalau sudah tahu hasilnya Insya Allah bisa," pungkasnya.

Baca Juga : Trans Icon Proyek Pembangunan Era Wali Kota Risma Timbulkan Masalah, Komisi A Temukan Banyak Kejanggalan di Lokasi

Untuk diketahui, rencana penerapan ganjil genap ini diinisiasi sebagai satu cara untuk terus menurunkan level PPKM dan mewujudkan Kota Malang masuk dalam zona hijau Covid-19, serta membuat alternatif lain tanpa melakukan penyekatan.

Namun, untuk itu nantinya perlu dikoordinasikan dengan pihak Polda Jatim dan Dirlantas Polda Jatim. Apalagi, penerapan ganjil genap yang merupakan sistem penguraian kendaraan seperti di wilayah DKI Jakarta ini merupakan inisiasi pertama yang ada di Jawa Timur, khususnya akan dilakukan oleh Kota Malang.