Buntut Penutupan Aplikasi Sipede, Bupati Tulungagung Surati Kemendes PDTT

TULUNGAGUNGTIMES - Diduga karena banyak aduan yang masuk pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, website atau aplikasi Sistem informasi pembangunan Desa (Sipede) telah ditutup dan tidak bisa diakses secara bebas.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung melalui Kabid Perencanaan dan Pembangunan Desa Anasrudin mengatakan, aplikasi Sipede sudah ditutup oleh Kemendes PDTT, dan kepastian kapan mulai ditutup pihak Dinas juga tidak mengetahuinya secara pasti.

Baca Juga : Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Terpilih Dilaksanakan Pekan ini, Pemkab Belum Terima Undangan

"Kami juga tidak tahu mulai kapan ditutup. Mungkin ada beberapa aduan yang masuk dan bukan dari Tulungagung saja tapi juga dari Kabupaten lain," kata Anas saat dikonfirmasi di kantornya. Kamis (17/06/2021).

Menurut Anas, pihaknya juga tidak tahu apakah kasus Sipede yang terjadi Tulungagung juga terjadi di Kabupaten/kota lain di Indonesia, namun dirinya memastikan bahwa ada aduan yang masuk di Kementerian diluar aduan dari Tulungagung.

Dijelaskan, Dinas PMD menindaklanjuti dari aduan beberapa Kades melalui Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) Tulungagung yang merasa resah dengan adanya website Kemendes PDTT yang disalah gunakan oleh oknum LSM.

Website itu, lanjut Anas, sebagai sumber informasi dari Kementerian untuk memonitoring Dana Desa. Selain itu website digunakan untuk mengetahui APBDes awal dan APBDes awal mesti tidak sama dengan APDes akhir karena pada Tahun 2020 ada 4 kali perubahan, dan perubahan itupun ada dasar hukum atau aturannya.

"Desa mau tidak mau harus merubah (APBDes) karena memang ada dasarnya, ada aturan, seperti BLT yang ditambah hingga bulan Desember dan pengadaan masker," jelas Anas.

Menurut Anas, karena ada beberapa kali perubahan maka dipastikan bahwa APBDes awal itu pasti tidak sesuai dengan yang terakhir. Dan di desa sendiri belum melakukan update data pada aplikasi sipedenya, oleh karena itu data yang belum sinkron tersebut digunakan oleh LSM untuk melaporkan kepada APH yang akhirnya timbul permasalahan.

"Berdasarkan masalah itu, melalui DPMD Bupati Tulungagung menyurati Kementerian," tutupnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya