Dua Juta Pendidik dan PTK non-PNS Dapatkan BSU dari Kemendikbud

Bantuan dengan total anggaran Rp 3,6 triliun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini menyasar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS di lingkungan Kemendikbud.

Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Salah satu yakni melalui Kemendikbud yang memberikan bantuan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Baca Juga : Menteri Nadiem Perbolehkan Pemda Buka Sekolah Tatap Muka Per Januari 2021

“Agar guru-guru (honorer) kita juga mendapatkan subsidi, khususnya non-PNS, karena kita tahu persis bahwa masyarakat kita, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita saat ini sangat terdampak dengan COVID-19 ini,” ujar Dr. Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud dalam Dialog Produktif bertema ‘Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS’ di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (19/11/2020).

Dalam rinciannya, BSU tersebut disalurkan pada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Besaran yang diterima setiap PTK itu yakni sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali. 

“Kami mengacu pada bantuan BSU yang ada di Disnaker. Bantuan yang diluncurkan tempo hari, Rp 600 ribu per bulan. Tetapi kalau di Disnaker dikali 4 bulan, sehingga dapatnya Rp 2,4 juta. Karena kita belakangan, dikali 3 bulan, makanya nilainya Rp 1,8 juta,” terang Kahar.

Untuk syarat PTK yang mendapat BSU sangat sederhana, Warga Negara Indonesia (WNI), berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu pra kerja sampai 1 Oktober 2020.

“Sebenarnya tiga kelompok ini saja yang kami sasar. Setelah itu baru kami lihat secara administratif bahwa mereka ini terdaftar di Info GTK kemudian PDDikti,” ungkap pejabat Kemendikbud tersebut.

“Penyaluran sudah kita laksanakan sejak tanggal 16 November. Pada tanggal itu langsung kita eksekusi, karena datanya sudah ada di kami, tidak perlu menunggu data dari lapangan...

Baca Selengkapnya