JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya menjaga kemandirian fiskal sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan meski alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penyesuaian.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan rasio pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang terhadap APBD sudah mendekati 50 persen. Hal ini menunjukkan keseriusan pemkot dalam mengejar kemandirian fiskal meski masih ada ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Baca Juga : Dorong Efisiensi dan Penguatan BUMD, DPR Apresiasi Kemandirian Fiskal Kota Malang
“Rasionya sudah mendekati. Target kita terkait kemandirian fiskal terus kita kejar. Walaupun belum 50 persen, tapi mendekati. Dibanding beberapa daerah lain, capaian ini sudah cukup baik,” kata Wahyu, Jumat (22/8/2025).
Wahyu mengakui porsi TKD masih mendominasi sekitar 60 persen APBD Kota Malang. Namun ia memastikan bahwa pengurangan dana transfer tahun ini tidak menghambat program. Sebab, dilakukan efisiensi dan pergeseran anggaran yang selalu dikomunikasikan dengan pemerintah provinsi agar sesuai ketentuan.
“Alhamdulillah masyarakat tahu kondisi saat ini. Ada pergeseran ke program lain yang lebih prioritas dan tetap berdampak. Dengan adanya pengurangan, bukan berarti program utama tidak jalan. Masyarakat insya Allah paham,” ujarnya.
Wahyu menambahkan, jika pada 2026 TKD kembali dipangkas, pemkot tetap fleksibel dengan strategi efisiensi yang telah berjalan. Dan yang paling penting, ia memastikan bahwa program prioritas tetap akan berjalan.
“Program prioritas insya Allah tetap kita jalankan. Masyarakat kita beri pemahaman bahwa perubahan anggaran bukan mengurangi manfaat, justru dialihkan ke kegiatan yang lebih menyejahterakan,” tegasnya.
Langkah efisiensi Pemkot Malang juga mendapat dukungan Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II Muhammad Khozin menegaskan filosofi efisiensi bukan sekadar pemotongan, melainkan realokasi dari kegiatan yang kurang berdampak ke masyarakat ke program yang manfaatnya langsung dirasakan.
Baca Juga : Sampaikan Jawaban ke DPRD Jatim, Gubernur Khofifah Ungkap 7 Jurus Optimalisasi PAD
“Contohnya anggaran makan-minum, kunjungan kerja, seremonial, dan rapat dibatasi untuk dialihkan ke program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sanitasi Rumah (SR), dan Koperasi Merah Putih,” jelas Khozin dalam agenda kunjungan kerjanya.
Khozin juga mengapresiasi upaya Kota Malang dalam mengelola fiskal daerah. Menurut dia, rasio PAD Kota Malang yang mendekati 50 persen tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa yang rata-rata hanya 10–15 persen.
“Ini penting karena filosofi otonomi daerah bukan hanya kebijakan, tapi juga kemandirian fiskal. Kebijakan yang baik harus berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan strategi efisiensi dan penguatan program berbasis kebutuhan warga, Pemkot Malang diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
