JATIMTIMES - Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Lilik Hendarwati menaruh perhatian serius terhadap kenaikan Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025. Salah satu yang jadi sorotan adalah pos belanja operasi.
Dalam perubahan APBD 2025, belanja operasi berubah menjadi Rp24,007 triliun. Fraksi PKS menilai, secara umum kenaikan belanja ini masih lebih rendah dari target dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, yakni sebesar Rp24,68 triliun.
Baca Juga : Bupati Sanusi Beberkan Alasan Tomie Gantikan Nurcahyo sebagai Pj Sekda Kabupaten Malang
"Sehingga ke depan belanja yang didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah, khususnya belanja pegawai dan belanja barang jasa, masih dapat dicermati lagi dalam pembahasan," ungkap Lilik pada rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, Selasa (19/8/2025).
Menurut dia, sebagian anggaran di pos belanja operasi masih dapat dialihkan pada komponen belanja yang langsung menyentuh pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik seperti belanja modal dan belanja transfer ke kabupaten/kota atau desa. Meskipun demikian, pada sub-komponen belanja operasi, yakni belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, serta belanja hibah, belanja bansos, dan belanja subsidi harus diperhatikan kenaikannya.
"Agar benar-benar ditujukan kepada masyarakat dengan diperluas untuk masyarakat miskin dan hampir miskin, kaum rentan akibat dampak PHK, pekerja informal dan ojol, kelompok petani, nelayan dan peternak yang ada di desa dan kepulauan serta subsidi pada transportasi publik, sektor pertanian dan sektor kelautan/perikanan," urai anggota Komisi C DPRD Jatim ini.
Lebih lanjut, Lilik juga menaruh perhatian terhadap perubahan belanja modal di rancangan perubahan APBD 2025. Faksi PKS mengapresiasi dengan memberi catatan agar kenaikan belanja modal dari semula Rp2,62 triliun menjadi Rp3,08 triliun atau naik hampir Rp400 miliar ini harus benar-benar bermanfaat dalam jangka panjang, agar dapat mengungkit perekonomian di daerah, dan meningkatkan konektivitas antar daerah dan antar pulau kepulauan Jatim.
"Target belanja modal dalam perubahan APBD 2025 yang lebih tinggi dari perubahan realisasi APBD 2024 (audited) sebesar Rp2,3 triliun harus didorong alokasinya untuk peningkatan jaringan, jalan, irigrasi dan pembangunan gedung, yang akan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di kabupaten yang tingkat pertumbuhan ekonomi daerahnya lebih rendah dari provinsi dan tingkat kemiskinan serta pengangguran terbuka di daerahnya lebih tinggi dari provinsi," tandasnya.
Sementara itu, pihaknya juga memberikan catatan terhadap perubahan penerimaan pembiayan dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2024 menjadi Rp 4,7 triliun dalam rancangan perubahan APBD 2025. Ia menilai, tingginya angka silpa ini harus menjadi warning bagi Pemprov Jatim dalam pengelolaan perubahan APBD 2025 agar tidak terulang lagi sampai akhir tahun anggaran.
Baca Juga : Sampai Kapan Bendera Merah Putih Dikibarkan Usai 17 Agustus 2025? Ini Aturan Resminya
"Perbaikan perencanaan, pencermatan realisasi khususnya pada prosedur proyek atau lelang kegiatan belanja daerah dan pengadaaan barang dan jasa harus diperbaiki agar dana yang mengendap akibat tingginya APBD yang tidak terserap yang akan menjadi silpa dapat diantisipasi," ucap Lilik.
Di sisi lain, legislator asal Dapil Jatim I Surabaya ini menambahkan, penggunaan silpa ini harus benar-benar dipakai untuk belanja pada program kegiatan yang menyentuh langsung hajat hidup warga Jatim dengan mendorong peningkatan belanja modal, belanja barang-jasa yang diserahkan kepada masyarakat, belanja hibah atau bansos, dan belanja subdisi.
"Serta dapat dipertimbangkan untuk peningkatan investasi daerah dengan perencanaan untuk pendirian atau revitalisasi BUMD, peningkatan belanja sektor pembangunan ketahanan keluarga, peningkatan belanja sektor pertanian dan kelautan/perikanan serta peningkatan belanja sektor pendidikan dan kesehatan yang dinikmati langsung oleh masyarakat," pungkasnya.
