JATIMTIMES - Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 178,7 triliun untuk tunjangan profesi guru dan dosen. Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas.
Alokasi Rp 178,7 triliun yang disiapkan pemerintah untuk tahun depan ini, termasuk bagi para tenaga kependidikan yang bertugas di daerah pinggiran dan terpencil. Menurut Puguh, alokasi anggaran yang signifikan ini merupakan langkah positif dan menjadi jawaban atas persoalan disparitas kualitas pendidikan yang selama ini masih terjadi di Indonesia.
Baca Juga : 5 Contoh Teks MC Malam Tirakatan 17 Agustus, Lengkap dengan Susunan Acara
“Ini adalah niat baik Presiden. Alokasi anggaran Rp 178 triliun untuk guru dan dosen, terutama di daerah pinggiran, sekaligus menjadi jawaban dari isu besar terkait disparitas pendidikan di Indonesia," ungkap Puguh, Sabtu (16/8/2025).
"Kita tahu, kualitas pendidikan di kota besar dan daerah pelosok masih jauh berbeda, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajarnya,” lanjut pria yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu.
Dari rencana anggaran Rp 178,7 triliun untuk tunjangan profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan pada 2026, alokasi terbesar akan digunakan untuk Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil (TPG PNS), Tunjangan Profesi Dosen Pegawai Negeri Sipil (TPD PNS), dan gaji pendidik, yakni sebesar Rp 82,9 triliun.
Kemudian, untuk Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) sebesar Rp 68,7 triliun. Anggaran ini diberikan kepada sebanyak 1,6 juta guru. Kemudian, TPG Non-PNS Rp 19,2 triliun yang diberikan kepada 754.747 guru. Terakhir, TPD Non-PNS Rp 3,2 triliun untuk 80.325 dosen.
Secara total, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam RAPBN 2026. Angka tersebut meningkat dari target 2025 yang sebesar Rp 690,1 triliun.
Puguh menegaskan, kualitas pengajaran sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan tenaga pendidik. Masih banyak guru non-ASN di daerah yang menerima gaji jauh dari kata layak.
Kondisi ini, menurutnya, berpengaruh pada motivasi dan profesionalisme dalam mengajar. “Dengan tambahan anggaran ini, harapannya guru-guru, khususnya non-ASN, bisa lebih sejahtera," urainya.
Baca Juga : Apakah BSU Akan Cair Lagi Setelah 12 Agustus 2025? Pemerintah Pastikan Lanjut Kuartal III dan IV
"Guru yang sejahtera akan lebih fokus dan profesional, sehingga anak-anak di manapun mereka bersekolah, baik di kota besar maupun di pedesaan, bisa mendapatkan standar kualitas pendidikan yang sama,” lanjut legislator Dapil Malang Raya ini.
Selain dukungan dari pusat, Puguh juga mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jatim selama ini sudah menaruh perhatian serius pada dunia pendidikan. Salah satunya melalui program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (BPOPP) yang nilainya hampir Rp1 triliun setiap tahun dari APBD.
“BPOPP ini memang tidak bisa menutup seluruh kebutuhan, tapi setidaknya sudah memperkuat dana BOS yang ada. Program ini salah satu bentuk dukungan nyata Jawa Timur terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jika ditambah dengan alokasi dari pemerintah pusat untuk guru, tentu akan semakin mengkomplementasi kebutuhan pendidikan di Jatim,” jelasnya.
Puguh berharap kebijakan tambahan anggaran ini dapat direalisasikan dengan baik dan benar-benar menyentuh guru-guru yang selama ini termarjinalkan, khususnya di wilayah pedalaman dan kepulauan.
“Kalau pusat menambah anggaran dan daerah juga terus memperkuat dukungan, insya Allah kualitas pendidikan kita akan semakin merata. Anak-anak di pelosok Jawa Timur pun bisa merasakan hak belajar yang sama dengan anak-anak di Surabaya, Malang, atau kota-kota besar lainnya,” tandasnya.
