JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjangkau keluarga risiko stunting.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko menyampaikan, keberadaan SPPG tidak hanya untuk menyalurkan makanan bergizi gratis untuk para pelajar, tetapi keluarga risiko stunting juga berhak mendapatkan makanan bergizi gratis tersebut.
Baca Juga : Tekan Angka Kematian, Persada Hospital Hadirkan Homecare Stroke Pertama di Malang Raya
Di Kota Malang sendiri sudah ada empat SPPG yang berdiri dan melayani para pelajar dan masyarakat Kota Malang. Yakni SPPG di Kelurahan Bareng, di Kelurahan Tulusrejo, di Kelurahan Sukun, serta Pangkalan TNI Angkatan Laut.
"SPPG itu mempunyai kewajiban 10 persen untuk penanganan keluarga risiko stunting. Harapannya Pak Presiden itu 10 persen untuk balita, Ibu hamil dan Ibu menyusui," ungkap Donny.
Jika dilihat dari persentase yang ditetapkan, maka setiap SPPG di Kota Malang memiliki kewajiban menyalurkan 10 persen kapasitas produksi makanan bergizi gratis untuk keluarga risiko stunting. "Jika per SPPG 3 ribu dikali empat sekitar 1.200 keluarga risiko stunting yang dijangkau," kata Donny.
Namun, menurut Donny, dari empat SPPG yang ada di Kota Malang, masih SPPG Kelurahan Bareng yang telah menerapkan penyaluran makanan bergizi gratis untuk keluarga risiko stunting.
"Cuma di Kota Malang, baru MBG di Bareng yang menerapkan itu. Jadi, mereka kapasitasnya 3 ribu. Yang 300 untuk keluarga risiko stunting, balita, ibu hamil dan ibu menyusui," jelas Donny.
Mantan camat Kedungkandang itu mengatakan, tiga SPPG lainnya yang berada di Kota Malang masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait dengan penyaluran makanan bergizi gratis kepada keluarga risiko stunting, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Data keluarga risiko stunting di Kota Malang terdapat di Sistem Informasi Keluarga yang dimiliki oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.
"Maksudnya kami punya data 20 ribu keluarga berisiko stunting, itu ada data. Cuma versi kementerian yang berisiko stunting itu bukan hanya anaknya, tapi dalam keluarganya. Misalnya keluarga yang tidak mempunyai jamban, itu berisiko stunting. Kemudian, misalnya keluarga yang di dalamnya ada orang tua yang merokok, nah ini anaknya berisiko stunting," jelas Donny.
Beberapa alasan tersebut yang membuat sebuah keluarga dikategorikan sebagai keluarga risiko stunting. Ketika dinyatakan sebagai keluarga risiko stunting, akan menjadi fokus untuk mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat agar vitamin serta pemenuhan nutrisi untuk kesehatan fisiknya dapat terpenuhi denhan baik.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kepenudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), saat ini terdapat 228 ribu keluarga risiko stunting di 38 provinsi di Indonesia yang ditangani oleh pemerintah.
Target dari Kementeterian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebanyak satu juta keluarga risiko stunting dapat terjangkau program makanan bergizi gratis dari masing-masing SPPG di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Malang. (ADV)
