JATIMTIMES - Pembangunan Kota Wisata Batu pada sisa tahun anggaran 2025 bakal ditunjang pendapatan yang telah mengalami penyesuaian. Pemkot Batu dan DPRD telah menyetujui sejumlah perubahan mendasar dengan menaikkan proyeksi anggaran pendapatan. Khususnya pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat 5,41 persen.
Kenaikan PAD itu disepakati Pemkot dan DPRD pada hasil pembahasan raperda perubahan APBD Kota Batu tahun anggaran 2025 belum lama ini. Yang mana, diketahui total pendapatan sebelumnya dari APBD murni mencapai Rp1.092 Triliun. Selanjutnya, pada APBD setelah perubahan berubah menjadi Rp1.095 Triliun. Atau naik Rp3,85 Miliar.
Baca Juga : Butuh Revitalisasi, Pemkot Batu Bakal Bangun Landmark Tematik di 6 Pulau Jalan Kawasan Sultan Agung
Dari jumlah tersebut, di dalamnya termasuk Proyeksi pendapatan asli daerah yang mana pada APBD sebelum perubahan adalah Rp311,14 Miliar. Sedangkan sesudah APBD perubahan menjadi Rp327,98 Miliar.
Rinciannya, pajak daerah Rp275,23 Miliar diproyeksikan tetap. Serupa, hasil pengolahan kekayaan daerah yang disahkan tetap Rp3,52 Miliar. Penurunan diketahui pada retribusi daerah semula Rp24,85 Miliar menjadi Rp24,53 Miliar berkurang Rp320 Juta. Lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan dari Rp7,52 Miliar jadi Rp24,68 Mmiliar, atau bertambah Rp17,16 Miliar.
Wali Kota Batu Nurochman menyampaikan, pihaknya tak ingin terlalu bergantung pada anggaran pendapatan transfer dari pusat. Sehingga, berbagai potensi pendapatan daerah bakal ditekan untuk berkontribusi lebih banyak. Sehingga, pembangunan bisa berdampak langsung serta sisa lebih anggaran bisa ditekan seminimal mungkin.
"Fokus utama APBD perubahan diarahkan pada penguatan sektor unggulan, yaitu pertanian, UMKM, dan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian," jelas Nurochman, belum lama ini.
Di sektor pembangunan sumber daya manusia, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator utama dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat. "Selain itu, Pemkot juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 2,90 persen," katanya.
Baca Juga : Sarapan dengan Cak Wali di Alun-alun Kota Batu, Petugas Penyapu Jalan Sampaikan Aspirasi Soal Sarpras
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu menegaskan bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 disusun secara realistis, dengan mengacu pada kondisi makro ekonomi Indonesia dan Jawa Timur. "Proyeksi ini bukan sekadar narasi, tetapi hasil analisis lapangan untuk memastikan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan," tambahnya.
Wali kota asal Desa Sumberejo itu juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan. Ia turut menyoroti peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, seperti program SP123 dan pemasangan stiker bagi pelaku usaha, yang telah mendapat respons positif.
"Kami berkomitmen menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, termasuk optimalisasi sumber daya dan transformasi digital," imbuhnya.
