JATIMTIMES - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Mojokerto menyampaikan sejumlah kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Mojokerto dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun anggaran 2025. Salah satu sorotan utama adalah penurunan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi yang dianggap tidak wajar.
"Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Mojokerto mempertanyakan mengapa pendapatan dari pajak daerah dan retribusi mengalami penurunan, padahal potensi yang dapat digali untuk meningkatkan PAD bisa lebih besar lagi, bukan malah turun," ujar Juru Bicara Fraksi PKB, Ahmad Athoillah.
Baca Juga : Anggarkan Rp 8 M Lebih, Pemkot Malang Salurkan Beasiswa ke 577 Siswa dan Mahasiswa
Fraksi PKB menilai Pemerintah Kota Mojokerto selama ini tidak serius dalam menggali potensi PAD.
"Selama ini peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi hanya kisaran 5 persen sampai 10 persen, seakan-akan tidak ada keseriusan," tegasnya.
Untuk itu, Fraksi PKB mengusulkan agar DPRD Kota Mojokerto membentuk panitia khusus (Pansus) terkait optimalisasi PAD.
"Ini bentuk kepedulian kita sebagai anggota dewan terhadap daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah," tambahnya.
Kritik juga dilontarkan terhadap meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya program penanggulangan.
"Kami melihat angka pengangguran di Kota Mojokerto meningkat cukup tinggi dan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat kecil sekali," kata pria yang akrab disapa Gus Atho.
Ia menilai program-program pemerintah belum benar-benar efektif menciptakan lapangan kerja baru atau meningkatkan keterampilan pencari kerja.
Sektor UMKM juga menjadi perhatian. Fraksi PKB menilai pelaku usaha kecil masih kesulitan mengakses tempat usaha, modal, pasar, hingga perlindungan hukum.
"Kami berharap pemerintah lebih intens dan maksimal dalam melakukan pembinaan, pemberian bantuan modal, serta membantu pemasaran terhadap UMKM di Kota Mojokerto," tegasnya.
Gus Atho juga menyoroti pendidikan keagamaan. Ia menyayangkan banyaknya siswa usia SMP yang belum bisa baca tulis al-Qur'an.
Baca Juga : BKD Buka Program Tugas Belajar PNS, Agus Cah DPRD Jatim Sampaikan 3 Catatan Penting
"Saya prihatin banyak siswa SMP yang beragama Islam, namun masih banyak yang blum bisa baca tulis al Qur'an. Ini juga harus menjadi perhatian serius," tandasnya.
Kritik keras juga diarahkan pada proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM) yang kini mangkrak dan tengah berurusan dengan aparat penegak hukum.
"Kami sangat kecewa dengan kinerja Pemerintah Kota Mojokerto yang hanya menghambur-hamburkan anggaran untuk program-program yang tidak jelas arahnya," tegas Gus Atho.
Ia juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.
Fraksi PKB turut menyoroti pengelolaan sampah yang masih konvensional, minimnya pembinaan sektor perikanan, perlunya modernisasi koperasi, serta pentingnya peningkatan akses pendidikan dan teknologi sejak dini. Mereka juga menyuarakan kegelisahan tenaga non-ASN yang belum mendapat kepastian status pasca-pendataan sesuai UU ASN.
"Langkah kebijakan anggaran agar dimasukkan dalam nomenklatur belanja barang dan jasa agar tidak melanggar peraturan pemerintah," kata Gus Atho, menekankan pentingnya solusi terhadap nasib tenaga non-ASN.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB menyatakan tetap berkomitmen mendukung pemerintah sepanjang pelaksanaan pembangunan dijalankan secara profesional dan akuntabel.
"Semoga ikhtiar dan kerja keras kita semua bisa menjadikan manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto," pungkasnya.
