JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Jember bersama Perum BULOG kembali menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Penyaluran kali ini ditandai dengan melepas puluhan truk yang mengangkut beras dari Gudang Bulog di jalan Brawijaya Mangli Jember pada Senin (21/7/2025) sore.
Bupati Jember Muhammad Fawait, dengan didampingi Dandim 0824 Jember Letkol. Arm. Indra Andriansyah dan Ka Bulog Jember Ade Saputro, serta perwakilan dari BPS dan Polres Jember, secara resmi melepas pemberangkatan angkutan bantuan pangan untuk di distribusikan ke masing-masing desa dan Kelurahan di Kabupaten Jember.
Baca Juga : Prabowo Luncurkan Koperasi Merah Putih, DPRD Jatim Beri Apresiasi dan Catatan Kritis
Dalam sambutannya, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah menggulirkan program bantuan pangan, khususnya untuk masyarakat Jember.
“Alhamdulillah, saya atas nama rakyat Jember mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah memberikan penyaluran bantuan sembako kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Jember,” ujar Bupati Fawait.
Bupati juga menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran TNI-Polri, BPS dan juga Perum Bulog, atas kerja kerasnya dalam mensukseskan penyaluran bantuan pangan ini.
“Saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyaluran ini, mulai dari Perum BULOG, TNI, Polri, hingga BPS. Saya mengapresiasi kerja keras Pak Kabulog Jember yang luar biasa telah menyiapkan penyaluran ini dengan baik sehingga bisa diterima tepat waktu oleh masyarakat. Penyaluran seperti ini bukan hanya tentang membagikan bantuan, tapi memastikan bantuan itu benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” tambahnya.
Gus Fawait juga menekankan bahwa program bantuan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu, namun juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran, termasuk di Jember.
Dengan semangat kolaborasi, seluruh unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan stakeholder lainnya terus bergandeng tangan untuk menyukseskan program nasional ini demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.
Kepala Perum Bulog Jember Ade Saputro, kepada wartawan menyampaikan, bahwa untuk Kabupaten Jember, ada 213.433 keluarga yang menerima bantuan pangan untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025, dengan masing-masing mendapatkan 20 kg beras.
"Alhamdulillah, hari ini kami akan mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Jember untuk alokasi bulan Juni dan Juli, sebelumnya, kami telah melakukan ujicoba pengiriman ke 10 desa dan alhamdulillah tidak ada kendala," ungkapnya.
Baca Juga : Bupati Sanusi Dukung Polisi Ungkap Peredaran Beras Oplosan di Kabupaten Malang
Ade menambahkan, bahwa bantuan pangan ini sesuai instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto melalui Badan Pangan Nasional, dan Bulog sebagai pihak yang menyalurkan dan memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak dan tepat sasaran.
"Bantuan ini sesuai instruksi bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Pangan Nasional, kami hanya memastikan kelayakan beras dan menyalurkannya, semua data penerima dari Badan Pangan Nasional," ujarnya.
Jika dalam penyaluran ada warga yang berhak menerima tapi tidak mendapatkan bantuan, pihaknya menyarankan kepada warga untuk mengajukan melalui Kepala Desa atau ke Dinas Sosial. "Jika ada warga yang berhak menerima tapi tidak mendapatkan bantuan pangan, bisa menghubungi Dinas Sosial, atau Pemerintah Desa setempat, untuk dilakukan pendataan," bebernya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Pemkab Jember Helmi Luqman, kepada wartawan menyatakan, bahwa data penerima bantuan pangan periode Juni dan Juli, sudah terverifikasi di Badan Pangan Nasional pada bulan Maret lalu.
Jika ada warga yang berhak menerima, namun belum terdata, bisa mengajukan ke pemerintah desa setempat, untuk dimasukkan sebagai penerima di data DTKS.
"Nanti setiap 3 bulan sekali, aka dilakukan update data, warga yang berhak menerima tapi belum terdata, bisa mengajukan ke pemerintah desa, dan nanti desa menggelar Musdes atau Muskel untuk dimasukkan ke DTKS, dan DTKS itu nanti yang akan kami jadikan acuan untuk dikirim ke Badan Pangan Nasional," pungkas Helmi. (*)
