JATIMTIMES - Fraksi PAN DPRD Jawa Timur (Jatim) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memberikan dukungan nyata terhadap sektor pertanian. Hal ini menjadi perhatian serius dalam pandangan akhir Fraksi PAN terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Juru bicara (jubir) Fraksi PAN Abdullah Abu Bakar menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih terhadap keberlangsungan sektor pangan di tengah menurunnya kontribusi pertanian terhadap ekonomi daerah.
"Jawa Timur adalah provinsi strategis dalam penyediaan pangan utama nasional. Maka, infrastruktur pendukung pertanian, perkebunan, hingga perikanan harus benar-benar mendapatkan kebijakan yang berpihak dan komitmen pembangunan yang nyata," ungkap Abdullah Abu Bakar.
Baca Juga : MPM Honda Jatim Donasikan Alat Pencacah Sampah, Perkuat Program Lingkungan Bank Sampah Binaan
Mantan wali kota Kediri ini menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Oleh karena itu, lanjutnya, selaras dengan arah pembangunan nasional, Jawa Timur perlu mengambil langkah konkret memperkuat ketahanan pangan daerah.
Fraksi PAN, kata Abu Bakar, mencatat penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dari 11,88 persen pada 2020 menjadi 10,66 persen pada 2024. Data tersebut dikelaurkan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, tren ini sangat mengkhawatirkan dan dapat berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan.
"Jika kontribusi pertanian terus menurun, kita bukan hanya menghadapi krisis petani, tetapi juga ancaman nyata terhadap ketahanan pangan Jawa Timur. Ini harus menjadi perhatian serius dalam RPJMD," ujar pria yang juga Sekretaris Fraksi PAN ini.
Lebih lanjut, Fraksinya juga mendorong agar program-program pertanian diarahkan pada pemberdayaan petani, penyediaan alat dan mesin pertanian modern, serta akses pembiayaan dan pasar yang mudah.
Baca Juga : Sinergi Bank Jatim dan Kejari Batu: MoU untuk Pencegahan Risiko Hukum
Fraksi PAN menilai, ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan peningkatan produksi, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan petani dan nelayan sebagai pelaku utama sektor ini.
"Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan jika petaninya sendiri tidak sejahtera. Harus ada sinergi lintas sektor dalam mendukung hulu-hilir pertanian," tutup Abdullah Abu Bakar.
