JATIMTIMES - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah memunculkan beragam respons dari kalangan legislatif. Putusan MK itu dinilai memiliki plus-minus.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati, pemisahan pemilu nasional dan daerah membawa peluang sekaligus risiko dalam praktik demokrasi Indonesia, termasuk di Jawa Timur (Jatim). “Pasca-putusan MK ini akan berdampak langsung dalam kehidupan demokrasi kita,” ujar Lilik, Rabu (2/7/2025).
Baca Juga : Pemkab Blitar Siapkan Pansel Sekda: Seleksi Terbuka Dimulai, Target Rampung Tiga Bulan
Menurut dia, dari sisi positif, pemisahan pemilu membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artinya, masyarakat bisa lebih mempelajari sepak terjang sosok yang akan dipilih.
“Dengan pemilu yang tidak digabung, masyarakat bisa lebih teliti untuk membedakan siapa yang bekerja di tingkat nasional dan siapa yang menangani persoalan daerah,” jelas Bendahara DPW PKS Jatim itu.
Ia juga menilai bahwa pemilu yang terpisah akan mengurangi beban pemilih saat pencoblosan. Sebelumnya, pemilih harus menghadapi lima surat suara sekaligus dalam satu hari, yang kerap membingungkan, terutama bagi pemilih pemula.
“Biasanya kan lima surat suara. Ini bisa bikin mumet, apalagi untuk pemilih pemula yang kesulitan membedakan warna dan jenis surat suara,” ungkap legislator asal Dapil Surabaya ini.
Namun, Lilik juga menyoroti sejumlah tantangan besar yang mengiringi putusan MK tersebut. Salah satunya adalah potensi pembengkakan anggaran penyelenggaraan pemilu.
“Jelas anggaran pemilu akan membengkak. Negara dan parpol harus mengeluarkan biaya dua kali lipat, baik untuk logistik, kampanye, pengawasan, dan lainnya,” tegasnya.
Lilik menambahkan, potensi penurunan partisipasi pemilih juga perlu diantisipasi. Masyarakat dikhawatirkan akan enggan datang ke TPS untuk kedua kalinya saat pemilu berbeda digelar.
“Masyarakat bisa lelah atau malas datang ke TPS lagi. Ini perlu menjadi perhatian serius agar partisipasi pemilih tidak turun,” ujar legislator PKS itu.
Selain itu, ia memprediksi akan ada tantangan baru dalam konsolidasi partai politik. Dengan pemilu yang tidak lagi bersamaan, potensi friksi antara kepentingan pusat dan daerah menjadi lebih besar.
“Partai politik bisa mengalami benturan antara pusat dan daerah, karena tidak lagi saling mendukung langsung dalam satu waktu. Strategi juga akan lebih rumit dan membutuhkan effort dua kali lipat,” jelas Lilik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa partainya akan menyesuaikan diri dengan dinamika baru ini. PKS, menurutnya, akan lebih fokus untuk memaksimalkan peran di setiap tingkatan pemilu.
“Kami berharap dapat lebih fokus di setiap tahapan agar perolehan kursi PKS bisa bertambah. Setiap struktur, kader, dan relawan akan diarahkan untuk memenangkan tahapan pemilu secara maksimal,” tutupnya.
