JATIMTIMES - Jalur lintas Gunung Gumitir bakal ditutup total selama dua bulan, mulai Juli hingga September 2025 mendatang. Penutupan ini seiring dilaksanakannya perbaikan jalan nasional oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur (Jatim) - Bali.
Perbaikan tersebut akan dimulai pada 24 Juli dan diperkirakan berlangsung hingga 24 September 2025. Rencana penutupan total jalur yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi tersebut menuai polemik.
Baca Juga : Satpol PP Jatim dan Bea Cukai Jatim II Gencarkan Operasi Rokok Ilegal, 20 Ribu Batang Disita di Malang
Sejumlah pihak menyampaikan penolakan, mulai dari masyarakat, Pemkab Banyuwangi, hingga legislatif. Anggota Komisi D DPRD Jatim Agung Mulyono juga menyatakan penolakannya. "Kami menolak penutupan total tanpa solusi alternatif yang memadai," ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu, Sabtu (28/6/2025).
Agung menilai, pembangunan infrastruktur harus berpihak pada rakyat. Dalam kasus Jalur Gumitir, aspek teknis tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan pertimbangan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.
Ia menyebut, semua pihak perlu duduk bersama untuk mengambil keputusan terbaik. Selain itu, menurutnya perlu penghitungan yang matang dari ahli untuk mengetahui secara detail dampak dari penutupan total Jalur Gumitir, yang merupakan urat nadi penghubung antara Banyuwangi dan Jember.
"Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama untuk merumuskan pendekatan yang tidak hanya mengamankan lereng, tetapi juga menjaga nadi kehidupan warga. Apalagi sebentar lagi Nataru dimana masyarakat akan mudik. Harus segera dilakukan sebelum muncul polemik dikemudian hari saat mudik nataru," terangnya.
Belajar dari kasus serupa di Cangar–Mojokerto, ia menyebut bahwa keselamatan dan konektivitas tidak harus menjadi pilihan yang saling meniadakan. Keduanya bisa dijalankan secara bersamaan, dengan pendekatan kolaboratif, responsif, dan berpihak pada rakyat.
Pria kelahiran Banyuwangi ini lalu menjabarkan, rencana penutupan total Jalur Gumitir telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam dari masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Banyuwangi. Langkah ini diambil menyusul perlunya pengerjaan teknis berupa penguatan lereng dan perbaikan struktur jalan di titik-titik rawan longsor yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Baca Juga : Ajak Indonesia Seperti Jepang, Ahmad Irawan: Negara Maju tapi Alam dan Pertanian Tetap Lestari
Namun demikian, ia mengingatkan, pendekatan yang hanya menekankan pada aspek teknis tanpa mempertimbangkan konektivitas, dampak ekonomi, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat, tentu menjadi kurang bijaksana.
"Secara geografis, karakteristik Jalur Gumitir sangat mirip dengan ruas Cangar–Mojokerto: sempit, curam, dan rawan longsor. Keduanya memerlukan pendekatan mitigasi risiko yang tidak hanya mengutamakan keselamatan, tetapi juga menjamin aksesibilitas publik secara adil dan merata," jelas penggemar gowes ini.
Agung Mulyono menambahkan, sebagai fraksi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung pembangunan yang inklusif, dirinya merekomendasikan beberapa solusi. Di antaranya sistem buka-tutup terbatas secara selektif, dengan prioritas untuk kendaraan penting seperti ambulans, logistik, dan BBM, optimalisasi jalur alternatif, melalui perbaikan jembatan dan pelebaran titik-titik sempit di jalur Bondowoso–Situbondo.
"Perlu juga penyediaan moda transportasi pengganti untuk penumpang selama masa perbaikan, seperti shuttle yang terjadwal dan aman. Kemudian, penguatan koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan BBPJN, Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi, aparat keamanan, dan masyarakat dan tentunya skema kompensasi atau insentif logistik, untuk sektor usaha kecil, distributor, dan pelaku ekonomi yang terdampak langsung," jelasnya.
