JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura menggelar bimbingan teknis anti korupsi terhadap kaum perempuan di wilayah setempat, Kamis (8/5/2025).
Tak tanggung-tanggung, kegiatan yang digelar di Ruang Aula Pemkab Sampang itu berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Baca Juga : Pemkab Gresik Lantik 17 Jurusita Pajak Daerah, Ini Tugasnya
Hadir di lokasi, Bupati Sampang H Slamet Junaidi bersama Ketua TP PKK Sampang, Evi Slamet Junaidi, dan perwakilan dari KPK RI, Plh. Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat, David Sepriwasa.
Bupati Sampang H Slamet Junaidi, mengatakan bahwa, dengan dilaksanakan kegiatan ini, pihaknya ingin memberikan kesadaran terhadap kaum perempuan di Sampang.
"Perempuan adalah ujung tombak di dalam keluarga dan sangat berperan penting dari upaya anti korupsi," ucapnya.
Sementara, sejauh ini kondisi Kabupaten Sampang baik-baik saja. Namun, dirinya menginginkan Sampang ke depan harus bersih dari korupsi.
"Perilaku ini harus dari saya, maka sejak awal saya tekankan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Sampang," Ungkanya.
Tak hanya itu, Bupati Sampang selalu mewanti-wanti agar setiap OPD harus membuat program yang mengedepankan manfaat bagi masyarakat.
"Tidak ada program akal-akalan dan memperkaya masing-masing. Kedepan kita harus berkomitmen dan konsisten melakukan upaya anti korupsi di Sampang," tuturnya.
Di tempat yang sama, Plh. Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa mengungkapkan, luar biasa antusias dari Pemkab Sampang beserta masyarakat atas diselenggarakannya kegiatan ini.
Baca Juga : Calon Haji Wajib Tahu, Ini Batas Bagasi dan Barang Terlarang Saat Naik Pesawat
Terdapat beberapa materi yang disampaikan kepada peserta, terutama peran perempuan terkait pemberantasan korupsi.
"Tentu perempuan itu ada tiga, sebagai istri, ibu, dan peran serta masyarakat. Dari tiga ini kami maksimalkan peran mereka karena perempuan sebagai ujung tombak di keluarga," terangnya.
Pihaknya juga menekankan kepada kaum perempuan agar menerapkan pola hidup sederhana, terutama kepada pejabat agar tidak ada lagi menerapkan budaya flexing yang dapat menimbulkan kontroversi baik di keluarga dan masyarakat.
"Suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri kepala rumah tangga karena di rumah, istri yang mengelola semua," ungkapnya.
"Jadi kalau filternya istri tidak terjaga, suami bekerja tidak tenang. sehingga peran perempuan dalam upaya mencegah korupsi sangat penting," pungkasnya.
