JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Rapat yang digelar pada Rabu (9/4/2025) itu dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Malang, Fathur Rohman, menekankan pentingnya rapat ini sebagai langkah awal perumusan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. “Hasil dari pembahasan rancangan awal ini akan kami sampaikan dalam forum rapat paripurna yang dijadwalkan digelar pertengahan April ini,” ujarnya.
Suasana rapat pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. (Foto: istimewa)
Untuk diketahui, RPJMD ini merupakan kelanjutan dari Rancangan Teknokratik RPJMD, yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kerja pasangan kepala daerah terpilih HM Sanusi dan Lathifah Shohib untuk periode 2025-2030.
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, memaparkan arah kebijakan pembangunan yang akan difokuskan selama periode 2025-2029. “Arah pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, penguatan produktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur,” terang Tomie.
Suasana rapat pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. (Foto: istimewa)
Berikut lima misi utama dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029:
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas SDM
Misi ini menekankan pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Target utamanya adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan rasio gini, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu, perlindungan sosial terhadap kelompok rentan juga menjadi fokus, seperti peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan penyediaan rumah layak huni.
“Harapan hidup masyarakat dan akses pendidikan yang berkualitas juga menjadi indikator kunci dalam misi ini,” jelas Tomie.
2. Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Malang, Fathur Rohman saat memimpin rapat. (Foto: istimewa)
Baca Juga : Mampu Optimalkan Potensi UMKM, Event Madyopuro Mangano Banjir Apresiasi
Kabupaten Malang ingin mendorong peningkatan pendapatan per kapita dan investasi, serta memperluas penerapan ekonomi hijau dan transformasi digital.
“Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah,” lanjutnya.
Indikator utama pada misi ini meliputi peningkatan realisasi investasi, rasio PDRB sektor pengolahan, indeks ekonomi hijau, dan penguatan konektivitas ekonomi dengan investor domestik maupun asing.
3. Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berbasis Digital
Untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Digitalisasi administrasi pemerintahan menjadi bagian dari strategi, termasuk peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Hukum.
“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan ke depan,” ucap Tomie.
4. Menjaga Ketertiban Umum, Sosial Budaya dan Ketahanan Ekologi
RPJMD ini juga menekankan pentingnya stabilitas sosial dan budaya sebagai dasar pembangunan. Masyarakat yang aman, toleran, dan berbudaya menjadi prioritas, dengan indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Keluarga.
“Potensi konflik sosial harus diminimalisir, sementara pelestarian cagar budaya akan terus ditingkatkan,” ujar Tomie.
5. Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur yang Merata dan Ramah Lingkungan
Terakhir, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan menjadi salah satu pilar utama. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, ketangguhan bencana, dan ketersediaan air bersih.
“Kami bertekad menghadirkan konektivitas antarwilayah yang lebih baik serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial secara inklusif,” pungkas Tomie.
