JATIMTIMES - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mengajak DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur beserta jajaran DPC di bawahnya untuk memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal keberhasilan program pembangunan sektor pertanian.
Sudaryono mengatakan, selain menjadi penghubung antara pemerintah dan petani, HKTI juga diharapkan aktif mengawasi berbagai potensi penyimpangan yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan petani.
Baca Juga : Bediding Makin Terasa Jelang Puncak Kemarau, Ini Tips Agar Tetap Nyaman Menghadapinya
Menurut dia, HKTI memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah secara menyeluruh kepada para petani. Organisasi ini juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawasi implementasi program di lapangan agar tepat sasaran dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
"Kalau panjenengan (kalian) mengetahui ada orang, misalnya menjual pupuk atau padi dengan harga di luar ketentuan yang telah ditetapkan, itu laporkan," tegas Sudaryono.
Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto terus menunjukkan keberpihakan kepada petani melalui berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Meski demikian, wamentan mengingatkan bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak selalu diterima oleh semua pihak. Masih terdapat oknum yang merasa dirugikan karena ruang untuk melakukan praktik-praktik yang menyimpang semakin terbatas. Oleh sebab itu, seluruh elemen, termasuk HKTI, diharapkan ikut memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
"Jangan sampai kita hanya menjadi negara yang punya potensi-potensi saja tetapi tidak dimanfaatkan. Jadi, ketika ada potensi harus dieksekusi," kata Sudaryono.
Sementara itu, Ketua Umum DPD HKTI Jawa Timur Muhammad Arum Sabil menyatakan komitmen organisasinya untuk terus mendukung pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program pertanian, peternakan, dan perkebunan agar berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, HKTI Jawa Timur akan memperkuat fungsi organisasi dengan menghadirkan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi riil sektor pertanian di berbagai daerah. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi dan kebijakan di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga : Imigrasi Blitar Tambah Kuota Paspor 75 Persen, Kini Layani 210 Pemohon per Hari
"Bahasanya dari Pak Wamentan adalah agar bagaimana pembentukan kebijakan dari pemerintah menghadirkan keadilan bagi semua pihak," kata Sabil.
Lebih lanjut, selain memperkuat sinergi dengan pemerintah, HKTI Jawa Timur juga akan terus menjalin kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan terhadap kebijakan maupun program pemerintah yang berpotensi merugikan petani.
"Kami berbagi peran, bagi pengusaha misalnya untuk bidang alat pertaniannya. Nah, tantangan perlu dihadapi bersama-sama melalui sinergisitas," ujar Sabil.
Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi petani, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum, diharapkan seluruh program pembangunan pertanian dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani serta penguatan ketahanan pangan nasional.
