Hari Kebangkitan Nasional kerap hadir sebagai agenda tahunan yang terasa seremonial. Upacara dilaksanakan, pidato disampaikan, lalu semuanya berlalu begitu saja. Padahal, tanggal 20 Mei semestinya tidak dimaknai sebatas peringatan dalam kalender nasional. Hari Kebangkitan Nasional sejatinya merupakan pengingat moral bagi bangsa Indonesia.
Jika pada tahun 1908 Budi Utomo bangkit untuk melawan kolonialisme teritorial, maka pada tahun 2026 Indonesia dihadapkan pada tantangan baru berupa kolonialisme algoritmik.
Baca Juga : Polisi Buru Pengendara Motor Pelat Merah yang Kabur usai Senggolan dengan Pesepeda hingga Terluka
Ia adalah pengingat bahwa bangsa ini pernah bangkit dari ketertinggalan karena pendidikan, kesadaran kolektif, dan keberanian menentukan masa depannya sendiri. Semangat untuk keluar dari ketertinggalan inilah yang tumbuh di kalangan kaum terpelajar Indonesia pada awal abad ke-20.
Sehingga pada 1908, para pelajar STOVIA mendirikan Budi Utomo sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Mereka sadar bahwa bangsa yang tertindas tidak akan pernah maju tanpa pendidikan, kesadaran kolektif, dan keberanian menentukan nasib sendiri.
Kini, lebih dari satu abad kemudian, Indonesia memang sudah merdeka secara politik. Namun tantangan baru muncul dalam bentuk yang jauh lebih halus: algoritma. Hari ini, apa yang kita lihat, baca, bahkan pikirkan perlahan diarahkan oleh sistem digital global yang bekerja diam-diam di balik layar ponsel.
Kita merasa bebas memilih, padahal pilihan kita sering sudah disusun oleh algoritma. Herbert Marcuse pernah mengingatkan bahwa manusia modern sering merasa bebas, padahal tanpa sadar hidup dalam sistem yang mengendalikan cara berpikirnya.
Pertanyaannya sederhana: apakah Indonesia benar-benar sudah bangkit, atau justru sedang masuk ke bentuk penjajahan baru??
Makin Digital, Belum Tentu Makin Berdaulat
Indonesia memang sedang mengalami ledakan digital yang luar biasa. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), organisasi yang melakukan survei dan pemetaan penggunaan internet nasional, menunjukkan pengguna internet Indonesia tahun 2025 mencapai 229,4 juta jiwa dari total populasi sekitar 284,4 juta. Tingkat penetrasinya mencapai 80,66 persen. Artinya, delapan dari sepuluh orang Indonesia sudah terkoneksi internet.
Generasi muda menjadi penggerak utamanya. Gen Z, milenial, hingga generasi Alpha hidup hampir sepenuhnya di ruang digital. Belanja online, belajar online, hiburan online, bahkan relasi sosial pun kini banyak berlangsung lewat layar. Tetapi koneksi internet tidak otomatis berarti kemajuan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 hanya berada di angka 43,34. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital, mulai dari akses internet, keterampilan digital, hingga pemanfaatannya dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kenaikannya pun sangat tipis dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, pilar infrastruktur digital justru turun dari 57,09 menjadi 52,70.
Angka-angka ini menunjukkan satu hal penting: Indonesia memang cepat menambah pengguna internet, tetapi belum cukup cepat membangun kualitas masyarakat digitalnya. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia semakin banyak yang terkoneksi internet, tetapi belum semuanya memiliki kemampuan literasi digital, keamanan data, dan pemanfaatan teknologi yang optimal.
Kesenjangan juga masih sangat terasa. Jakarta memiliki skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 50,5, sementara Papua berada di angka 40,46 dan Maluku Utara 38,32. Ini berarti transformasi digital belum sepenuhnya merata.
Di kota besar, masyarakat mulai akrab dengan ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan layanan berbasis data. Namun di banyak daerah lain, akses internet stabil dan infrastruktur digital dasar masih menjadi tantangan utama.
Di kota-kota besar, masyarakat mulai bicara soal artificial intelligence, data analytics, dan ekonomi digital. Namun di banyak daerah lain, akses internet stabil saja masih menjadi kemewahan.
Di sinilah paradoks Indonesia hari ini muncul. Kita terlihat modern karena ramai di media sosial, tetapi belum tentu berdaulat secara digital. Kita aktif menggunakan teknologi, tetapi sebagian besar teknologinya dimiliki, diatur, dan dikendalikan oleh pihak luar.
Kita online setiap hari, tetapi data, perilaku, dan perhatian kita menjadi “bahan bakar” bagi perusahaan teknologi global.
Ketika Pancasila Diuji di Era Artificial Intelligence
Di tengah derasnya arus teknologi, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah AI akan datang atau tidak. AI sudah hadir. Pertanyaannya adalah: teknologi ini akan digunakan untuk siapa? Seperti diingatkan Martin Heidegger, teknologi tidak pernah sepenuhnya netral karena ikut membentuk cara manusia memandang dunia. Di titik inilah Pancasila menjadi sangat relevan.
Notonagoro pernah menjelaskan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat yang utuh, mulai dari Ketuhanan hingga Keadilan Sosial. Artinya, pembangunan bangsa tidak boleh hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga harus menjaga martabat manusia.
Sementara Yudi Latif menyebut Pancasila sebagai working ideology — ideologi yang harus terus dihidupkan sesuai tantangan zaman.
Kalau dulu keadilan berbicara soal tanah dan sumber daya alam, maka hari ini keadilan juga menyangkut akses digital, akses informasi, dan akses teknologi. Sebab algoritma ternyata tidak netral.
Apa yang viral di media sosial ditentukan oleh sistem tertentu. Apa yang muncul di beranda kita dipilih oleh mesin. Bahkan peluang ekonomi digital juga lebih banyak mengalir ke wilayah yang infrastrukturnya sudah maju. Artinya, tanpa disadari, teknologi bisa memperlebar ketimpangan sosial.
Jika kecerdasan buatan hanya menguntungkan kota besar sementara daerah tertinggal makin jauh tertinggal, maka cita-cita sila kelima tentang keadilan sosial sedang diuji.
Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar teknologi. Indonesia juga harus menjadi subjek yang menentukan arah penggunaan teknologi sesuai kepentingan bangsa.
Tiga Ancaman Besar di Era Algoritma
Masalah terbesar era digital bukan sekadar teknologi, tetapi dampaknya terhadap manusia. Filsuf sosial Erich Fromm pernah membedakan manusia dalam dua orientasi hidup: having dan being. Dalam budaya having, manusia sibuk mengumpulkan simbol: angka, status, popularitas, dan pengakuan.
Bukankah ini sangat mirip dengan kehidupan media sosial hari ini? Orang berlomba mencari follower, like, engagement, dan validasi digital. Banyak orang terlihat aktif, tetapi sebenarnya lelah secara mental. Kita terus scrolling, tetapi sering kehilangan arah dan makna.
Ancaman kedua adalah apa yang disebut Herbert Marcuse sebagai “manusia satu dimensi”. Menurut Marcuse, masyarakat modern sering merasa bebas padahal sebenarnya dikendalikan sistem yang tidak terlihat. Hari ini, algoritma media sosial bekerja seperti itu. Kita merasa memilih sendiri, padahal pilihan kita sudah dikurasi mesin.
Akibatnya, ruang berpikir menjadi sempit. Informasi yang muncul hanyalah yang sesuai preferensi kita. Orang makin sulit berdialog dengan pandangan berbeda.
Ancaman ketiga adalah rusaknya ruang publik. Jürgen Habermas mengatakan demokrasi sehat hanya bisa hidup jika masyarakat memiliki ruang diskusi yang bebas dari dominasi. Namun media sosial sering justru melahirkan echo chamber. Orang hanya mendengar kelompoknya sendiri. Percakapan publik dipenuhi buzzer, hoaks, propaganda, dan kemarahan yang dipelihara algoritma.
Akibatnya, musyawarah semakin sulit terjadi. Padahal sila keempat Pancasila berbicara tentang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Demokrasi bukan sekadar ramai berkomentar, tetapi kemampuan berpikir bersama secara rasional dan beretika.
Indonesia Tidak Boleh Hanya Jadi Pasar AI
Baca Juga : Semangat Hari Pendidikan Nasional, MPM Honda Jatim Terima Ribuan Siswa SMK
Banyak orang membayangkan AI sebagai sesuatu yang abstrak dan canggih. Padahal di balik AI ada soal ekonomi, politik, dan kekuasaan global.
Peneliti AI Kate Crawford mengingatkan bahwa AI bukan sekadar “awan digital”. Di baliknya ada tambang litium, pusat data raksasa, konsumsi energi besar, dan jutaan pekerja digital yang tidak terlihat.
Sementara ilmuwan komputer Stuart Russell mengingatkan tentang alignment problem — risiko ketika mesin tidak lagi sejalan dengan nilai manusia. Indonesia menghadapi risiko ganda.
Pertama, menjadi konsumen pasif teknologi global. Kedua, menggunakan AI tanpa kesiapan etika dan regulasi yang memadai.
Bayangkan jika AI hanya dipakai untuk memantau pegawai, menggantikan pekerja manusia, atau menyebarkan propaganda politik. Teknologi yang seharusnya membantu manusia justru bisa memperbesar ketimpangan dan kontrol sosial.
Karena itu, kebangkitan nasional hari ini harus dimaknai sebagai perjuangan membangun kedaulatan digital.
Kedaulatan berarti mampu mengelola data sendiri, membangun sistem sendiri, dan menentukan aturan sendiri sesuai kepentingan nasional.
Kampus Islam dan Peluang Kebangkitan Baru
Ada satu potensi besar Indonesia yang sering luput dibicarakan: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Jika STOVIA dahulu melahirkan generasi kebangkitan nasional melalui Budi Utomo, maka UIN, IAIN, dan STAI hari ini seharusnya mampu melahirkan Kebangkitan 2026. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berdiri di persimpangan wahyu, akal, dan keindonesiaan.
Data Kementerian Agama tahun 2024 menunjukkan Indonesia memiliki 59 PTKIN dan 1.172 PTKIS yang tersebar dari Aceh hingga Papua.
Jaringan pendidikan ini merupakan infrastruktur deliberasi terbesar yang bahkan tidak dimiliki banyak kampus umum. Ini adalah modal kebangkitan nasional yang sebenarnya belum dimanfaatkan secara serius.
Masalahnya, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab tantangan era digital. Padahal kampus Islam memiliki keunggulan unik: menggabungkan ilmu pengetahuan, etika, spiritualitas, dan kebangsaan sekaligus.
Di tengah dunia digital yang semakin mekanis, Indonesia membutuhkan manusia yang tidak hanya pintar teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan sosial. Kampus Islam tidak cukup hanya mencetak programmer atau coder. Indonesia membutuhkan coder yang memahami etika, dan ulama yang memahami teknologi.
Tradisi “tafaqquh fiddin” melatih nalar bayani, burhani, dan irfani sekaligus. Tradisi ini menjadi penyeimbang di tengah masyarakat digital yang, seperti dikritik Herbert Marcuse, semakin terjebak dalam cara berpikir satu dimensi. Karena itu, tugas PTKI bukan sekadar mencetak coder, tetapi melahirkan coder yang faqih dan ulama yang “tech-savvy”.
Kampus tidak boleh hanya menjadi pabrik pekerja, melainkan ruang yang melahirkan manusia merdeka. Karena itu, pembahasan “AI Ethics” di UIN tidak cukup hanya bicara GDPR (General Data Protection Regulation) atau regulasi perlindungan data digital ala Uni Eropa, tetapi juga harus menyentuh persoalan hisab data, amanah algoritmik, dan nilai “rahmatan lil ‘alamin”.
Dalam konteks ini, gagasan seperti etika AI, fikih teknologi, digitalisasi manuskrip pesantren, hingga pengembangan AI berbasis khazanah Nusantara seharusnya mulai menjadi agenda serius.
Bayangkan jika Indonesia memiliki model AI yang dibangun dari kekayaan bahasa daerah, manuskrip pesantren, budaya lokal, dan nilai Pancasila. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengguna teknologi global, tetapi ikut menentukan arah perkembangan teknologi dunia.
Bangkit Berarti Berpihak pada Manusia
Inti Hari Kebangkitan Nasional sebenarnya sederhana: keberanian menentukan arah bangsa sendiri.
Dulu, para pendiri bangsa melawan kolonialisme fisik. Hari ini, tantangannya lebih rumit karena datang dalam bentuk teknologi, data, dan algoritma yang tidak terlihat.
Data APJII menunjukkan lebih dari 229 juta orang Indonesia sudah online. Tetapi data IMDI menunjukkan kualitas masyarakat digital kita masih tertinggal dan timpang.
Artinya, kita memang sudah terkoneksi, tetapi belum sepenuhnya berdaya.
Karena itu, kebangkitan nasional di era AI tidak cukup hanya berbicara soal internet cepat atau aplikasi canggih. Kebangkitan harus berarti keberpihakan pada manusia.
Teknologi harus membantu manusia menjadi lebih merdeka, bukan lebih dikendalikan. AI harus memperluas akses pendidikan, bukan memperlebar ketimpangan. Ruang digital harus memperkuat musyawarah, bukan memecah belah bangsa.
Pada akhirnya, pertarungan terbesar masa depan bukan antara manusia dan mesin, tetapi antara bangsa yang mampu mengendalikan teknologi dan bangsa yang hanya menjadi pasar teknologi. Dan Indonesia harus memilih: menjadi penonton, atau menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat di atas algoritma.
