JATIMTIMES - Pemerintah sedang mengencangkan ikat pinggang dalam urusan keuangan. Efisiensi anggaran besar-besaran dilakukan kepada kementerian dan lembaga negara demi pemenuhan program strategis nasional makan bergizi gratis (MBG).
Tahun 2025 butuh 400 triliun untuk menjalankan program ini. Saat ini baru tersedia 71 triliun, sehingga masih kurang 329 triliun agar bisa berjalan menyeluruh. Rencana efisiensi semua KL ditarget 305 triliun. Bukan angka yang sedikit di tengah postur anggaran APBN saat ini.
Baca Juga : DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
“Kita memahami program MBG adalah salah satu ujung tombak perbaikan kualitas SDM anak sekolah kita saat ini, maka perlu anggaran besar. Anggaran yang bersifat non strategis di KL memang harus dikurangi," kata Riyono anggota DPR RI perwakilan dapil 7 Jatim.
Sementara itu di satu sisi Kementan dibebani untuk program swasembada pangan khususnya beras di 2025 adalah 32 juta ton beras dan tidak akan impor beras lagi. Program cetak sawah baru, brigade pangan, petani millineal dan juga berbagai program turunan swasembada pangan harus tetap jalan.
“Kita minta agar anggaran Kementan khususnya swasembada pangan jangan dipotong, kabar akan di potong 10 triliun untuk Kementan jangan dilakukan. Swasembada bisa terancam gagal” tambah Riyono.
Melalui Inpres 1 tahun 2025 Prabowo meminta efisiensi KL dengan harapan bisa untuk memenuhi program MBG. Swasembada sebagai target utama 2025 ini juga membutuhkan anggaran besar, Kementan dapat alokasi 23 triliun untuk 2025.
Baca Juga : Salat Nisfu Sya'ban Sebaiknya Jam Berapa? Ini Waktu Terbaik Pelaksananya Lengkap dengan Tata Caranya
“Sekali lagi, fungsi bugdeting DPR adalah merancang dan membahas APBN dengan pemerintah. Kita minta agar Presiden Prabowo tetap mengalokasikan anggaran yang cukup bagi suskesnya Swasembada Pangan” tutup Riyono.
