JATIMTIMES - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Kota Malang berakhir di Kecamatan Sukun. Ada 1.399 usulan masuk pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per 3 Februari 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan musrenbang kali ini untuk memformulasikan APBD 2026. Formulasi itu mulai dari aspek teknokratik hingga peran serta masyarakat.
Baca Juga : Angin Kencang Terbangkan Atap Rumah Warga di Junrejo Kota Batu
“Jadi, dalam tahapan perencanaan pembangunan, selain aspek teknokratik, ĺ penyesuaian arah-arah pembangunan secara general, peran serta masyarakat itu diwadahi ada medianya. Istilahnya peran serta masyarakat dan pembangunan dari aspek bottom up,” kata Erik.
Kegiatan musrenbang ini juga diambil mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga tahapan kecamatan saat ini. Aspirasi yang diambil itu untuk merancang APBD tahun 2026.
“Jadi, bagaimana warga masyarakat diberi ruang untuk memberikan aspirasi terhadap pembangunan di wilayahnya dari kebutuhan wilayah yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat. Karena untuk APBD 2026, tantangannya adalah bagaimana pada saat mengidentifikasi kebutuhan warga masyarakat ini bisa membuka border, bisa membuang ego-egonya,” ungkap Erik.
Erik menegaskan bahwa musrenbang kali ini difokuskan untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan personel atau suatu masyarakat tertentu.
“Sehingga wilayah-wilayah yang berbatasan pun nanti oleh Bu Camat juga akan dikomunikasikan bagaimana usulan warga masyarakat yang berbatasan antara Blimbing-Kedungkandang, Blimbing-Lowakwaru itu pun sinerginya akan tetap terjaga sebagai bagian dari Kota Malang secara utuh,” beber Erik.
Disinggung ihwal prioritas Pemkot Malang, kemungkinan 2026 akan terfokus pada DPUPRPKP, DLH hingga Dinkes. Sebab, tahun saat itu, dinas yang disebut akan memegang program besar.
“Ini aspek teknokratiknya. Kemudian berikutnya dari aspek politik. Dari aspek politik itu usulan-usulan dari legislator, dari legislatif, dari para anggota dewan, dari DPRD itu,” ungkap Erik.
Baca Juga : Tunggu Jemputan Pulang Sekolah, Pelajar SMP di Kota Batu Jadi Korban Pria Pamer Alat Kelamin
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan bahwa musrenbang yang digelar Kecamatan Sukun ini beragam. Mayoritas didominasi usulan pembangunan fisik yang melekat pada DPUPRPKP.
“Harus optimalisasi apa yang dimiliki setiap wilayah. Contohnya di Sukun seperti apa, dan menyesuaikan usulan, apalagi yang prioritas,” ucap Dwi, Rabu (5/2/2025).
Dwi menjelaskan bahwa Kecamatan Sukun menjadi wilayah terakhir pada pembahasan musrenbang. Nantinya, Bappeda akan melakukan pembahasan lanjutan sembari menunggu Musrenbang tingkat Kota Malang.
“Untuk musrenbang tingkat kota akan mulai akhir Maret. Kami juga menunggu jadwal, mungkin minggu terakhir bulan Maret dan menyesuaikan provinsi. Karena musrenbang kota harus disetujui provinsi,” kata Dwi.
