JATIMTIMES - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Jatim) Deni Wicaksono mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) bergerak cepat menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Dia mengungkapkan, banyak peternak kehilangan hewan ternaknya karena PMK.
Kondisi ini berpotensi menghancurkan mata pencaharian mereka. Untuk memulihkan kembali sektor peternakan, lanjut dia, pemerintah perlu segera menambah anggaran untuk bantuan langsung kepada peternak yang terdampak dan mempercepat penyaluran bantuan tersebut.
Baca Juga : Rhenald Kasali Dorong ASN Pemkot Batu Gerak Cepat Hadapi Tantangan Zaman
“Pemerintah harus lebih cepat dalam menangani dampak wabah ini. Terlalu banyak peternak yang masih kesulitan, bahkan ada yang kehilangan seluruh ternaknya. Untuk itu, kami mendesak pemerintah segera menyediakan anggaran untuk peternak terdampak,” ujarnya, Selasa (4/2/2025).
Sejauh ini, Pemprov Jatim telah menetapkan status darurat PMK yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 itu. Ketetapan ini dinilai penting untuk mengatasi wabah PMK yang sudah meresahkan masyarakat peternak.
Kendati demikian, dia memandang perlu adanya aksi nyata menindaklanjuti penetapan status keadaan darurat bencana nonalam akibat PMK. Menurutnya, langkah Pemprov Jatim ini harus diikuti tindakan yang lebih konkret, mengingat dampak luas yang ditimbulkan terhadap sektor peternakan dan perekonomian daerah.
Deni menilai bahwa status darurat saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Yakni pemulihan sektor peternakan yang terdampak parah.
“Kami di DPRD Jatim sudah mengalokasikan anggaran Rp 25 miliar untuk penanganan wabah ini, namun itu belum cukup. Peternak kita butuh lebih dari sekadar bantuan, mereka butuh solusi yang menyentuh langsung kehidupan mereka yang terancam,” kata Deni.
Baca Juga : Dewan Jatim Soroti Cold Sotade Aset Pemprov di Sendangbiru yang tidak Berfungsi
Politisi PDIP itu menyampaikan bahwa DPRD Jatim siap untuk terus mengawal kebijakan yang ada dan memastikan anggaran serta bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia menegaskan bahwa penanganan wabah PMK tidak bisa bersifat reaktif, melainkan harus ada upaya yang lebih sistematis dan terencana.
Deni juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai pihak terkait, termasuk dunia usaha dan perguruan tinggi, untuk mencari solusi jangka panjang. Menurutnya, penanganan wabah PMK bukan hanya soal mengatasi dampak saat ini, tetapi juga memastikan keberlanjutan sektor peternakan ke depan.
“Kami mendorong agar seluruh pihak terkait duduk bersama dan mencari solusi yang lebih menyeluruh. Penanganan wabah ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya mengandalkan anggaran yang ada, tapi juga perlu ada kebijakan yang mendukung pemulihan sektor peternakan dalam jangka panjang,” tandasnya.
