JATIMTIMES - Fenomena banyaknya lahan produktif berubah menjadi perumahan di Kabupaten Situbondo khususnya, sangat disayangkan oleh ketua Komisi II DPRD, Jainur Ridho. Dia menilai pemerintah Kabupaten Situbondo tidak mampu menyinergikan diri dengan program pemerintah pusat yang saat ini menggalakan program swasembada pangan.
"Saya dapat informasi jika ada proyek perumahan yang dibangun di atas lahan produktif di wilayah Mimbaan, Panji. Hal ini sangat disayangkan sekali, karena pemerintah pusat sedang gencar menggalakkan program swasembada pangan, terbukti dengan banyaknya dibuka lahan baru dan program pengeboran pompa air untuk pertanian, setidaknya ada 90 titik di tahun 2024, malah lahan pertaniannya berubah jadi perumahan," ujar Jainur, Jumat (31/01/2025).
Baca Juga : Pelantikan Wali Kota Batu Terpilih Terancam Ditunda
Selain itu, Jainur juga merasa heran kenapa di Kabupaten Situbondo, lahan yang sudah produktif atau untuk pertanian malah sangat mudah diizinkan untuk dijadikan perumahan. Seharusnya lahan yang tidak produktif yang digunakan untuk perumahan.
"Kami tidak melarang investor masuk ke Situbondo, tapi kan harusnya pemerintah daerah harus bersinergi dengan pemerintah pusat," jelasnya.
Pemerintah pusat, kata Jainur sedang berupaya menjadikan lahan tandus menjadi lahan produktif kok malah di Situbondo terbalik lahan produktif jadi perumahan. "Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Situbondo kekurangan stok beras sebanyak 3000 ton dalam tahun 2024 kemarin," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Jainur Ridho juga mejelaskan bahwa sebagai solusi kekurangan beras tersebut, seharusnya membuka atau mengubah lahan tandus menjadi lahan produktif dalam hal ini pertanian.
Dia mencontohkan, jika beberapa waktu lalu, di Desa Gelung Komisi II bersama Kodim 0823 dan Polres Situbondo melakukan pembukaan lahan baru serentak se Indonesia, dengan total 1 juta hektar lahan baru se Indonesia. Kami mengapresiasi gerakan dan program TNI dan Polri karena sudah sinergi dengan pemerintah pusat.
Baca Juga : Tahun 2025, Dispangtan Gelontor 600 Kilogram Benih Jagung
"Malah di Situbondo ada perumahan dibangun di lahan pertanian dan izinkan," ucapnya keheranan.
Sebagai langkah konkrit Komisi II DPRD, Jainur menegaskan akan melakukan sidak khusus. Karena pertanian merupakan tupoksi Komisi II, maka pihaknya akan menyarankan agar pengerjaan proyek perumahan di lahan produktif atau pertanian untuk di stop sementara.
"Kami akan selidiki, kami akan panggil pihak-pihak terkait termasuk yang memberikan izin, kok bisa perumahan bisa dibangun di lahan produktif. Kalau perlu rapat gabungan antar komisi untuk membahas ini," tegasnya.
