JATIMTIMES - Beredar tangkapan layar terkait memo penolakan pedagang Pasar Besar Malang terhadap pernyataan Pemkot Malang Terkait Pembongkaran Pasar Besar dan mengabaikan opsi pedagang yang hanya menginginkan perbaikan. Memo tersebut tertanggal Minggu (12/1/2025), dan telah terdisposisi kepada Pemkot Malang.
Hal tersebut ternyata tak dibantah oleh Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) Muhammad Sultan Akbar. Meskipun menurutnya, gelombang penolakan hanya tak lebih dari 30 persen dari keseluruhan pedagang Pasar Besar Malang.
Baca Juga : Hari Pabean Internasional 2025, UMKM yang Tembus Eropa Terima Penghargaan Kanwil DJBC Jatim II
"4.530 (pedagang) itu sudah masuk Hippama dan P3BM. Yang menolak pembongkaran total itu setahu saya gak sampai 30 persen," jelas Akbar, Selasa (21/1/2025).
Dirinya pun menyadari bahwa pada awal rencana pembongkaran Pasar Besar mengemuka, ia juga sempat menolak. Hal itu ia akui karena kios yang ia gunakan untuk berjualan perhiasan emas dinilai masih layak dan nyaman untuk berjualan. Mengingat posisinya yang ada di barisan depan.
Namun, keyakinannya itu berubah saat melihat kondisi pedagang yang ada di bagian dalam Pasar Besar. Dimana kios yang digunakan berjualan, kondisinya kumuh, kotor serta penerangan yang minim. Ditambah tumpukan sampah di beberapa sudut.
"Mereka ini kan menolak karena tempatnya enak, kalau kumuh pasti mau. Saya sebenarnya juga menolak, tapi ketika saya lihat yang di belakang, saya terenyuh. Saya gak dibongkar enak, kok. Tapi kemanusiaan itu tadi," terang Akbar.
Dirinya tak ingin keputusan untuk bersepakat pembongkaran Pasar Besar itu sebagai tindakan tidak mendukung sebagian pedagang yang menolak. Namun menurutnya, kondisi Pasar Besar memang sudah tidak layak dan tidak memungkinkan.
Baca Juga : Sentra Usaha Ikan Hias dan Koi Kota Blitar Siap Diresmikan Februari 2025
"Jadi kami kemarin memang tidak sependapat, bukan kami membelok. Tetapi kami melihat keadaan pasar ini sudah tidak memungkinkan. Jadi saya pribadi sebagai Wakil Ketua Hippama, setuju kalau pasar ini dibongkar. Dan Pak Hatta sebagai Ketua Hippama juga setuju dibongkar," tuturnya.
Akbar menjelaskan, penolakan dari sebagian pedagang itu lantaran sosialisasi yang dirasa belum begitu menyeluruh. Rencananya, nanti beberapa pedagang yang akan dipanggil untuk mendapatkan sosialisasi secara face to face.
"Sebagian besar pedagang belum banyak yang tahu. Tapi nanti kami akan panggil face to face, insyaallah mereka datang. Jadi memang ada isu nanti akan membayar. Tetapi kenyataannya kan gratis. Coba nanti Pemkot Malang dikuatkan sosialisasinya kalau nanti pedagang gak dipungut bayar," pungkasnya.
