JATIMTIMES - Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Kadinsos Jatim) Restu Novi Widiani mengungkap fenomena kemunculan penduduk miskin baru akibat bencana. Hal ini menjadi perhatian serius Dinsos Jatim.
Tak ayal, Restu Novi Widiani sempat menyinggung persoalan tersebut di sela-sela kegiatan ‘Rapat Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025’ di Aula Gedung A Dinsos Jatim, Surabaya. Kegiatan yang berlangsung pada 16-17 Januari 2025 ini turut mengundang para kepala Dinsos tingkat kabupaten/kota se-Jatim.
Baca Juga : Puguh Anggota DPRD Jatim Turut Soroti Usul Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis
Rapat kali ini turut melibatkan narasumber salah satunya dari Tim Kerja Kesiapsiagaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim. “Kenapa ada BPDB, karena kita dengan BPBD harus selalu bersama,” ungkap Novi, sapaan akrabnya.
“Saya lihat, ketika di lapangan, masalah penanganan pasca bencana masih tercecer, karena masalah ini memunculkan masyarakat miskin baru. Ini siapa yang mendata sampai proses bisnis bagaimana, saya ingin kita dengan BPBD mulai memikirkan ini,” sambungnya.
Novi menyampaikan, Dinsos bersama BPBD dapat bersama membentuk program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin baru akibat bencana. Terlebih, kini sudah ada pelonggaran aturan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk bencana alam hingga bencana sosial.
Ia juga berharap, hasil dari kegiatan kali ini dapat disampaikan ketika rapat koordinasi (rakor) akbar bersama Menteri Sosial (Mensos), pimpinan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah. Hal ini demi mendorong peningkatan dukungan hingga anggaran bagi Dinsos kabupaten/kota.
“Dinsos memang sudah diperhitungkan anggarannya. Tetapi masih ada Dinsos kabupaten/kota yang miris anggarannya, padahal tanggung jawabnya sangat besar,” katanya.
Baca Juga : BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Jawa Timur hingga 26 Januari 2025, Ini Wilayahnya
Lebih lanjut, ia memperkenalkan nama baru dari beberapa program prioritas Dinsos Jatim. Yakni Kewirausahaan Inklusif dan Produktif (KIP) yang terdiri dari Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera (Putri Jawara) menggantikan program Wanita Rawan Sosial Ekonomi, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara menggantikan program Kelompok Usaha Bersama (Kube). Ada juga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jatim Sejahtera (PPKS) Jawara dan Eks PPKS Jawara.
Sebagai informasi, selain BPBD Jatim, rapat sinergitas ini juga mengundang Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim Kukuh Tri Sandi yang memaparkan mengenai usaha penurunan kemiskinan di Jatim.
