JATIMTIMES - Baru-baru ini, aplikasi ojek online Zendo, yang bermitra dengan Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU), menjadi bahan perbincangan publik. Sebagai platform Islami yang diharapkan membawa kesejahteraan, Zendo justru menuai kritik terkait aturan yang dinilai tidak memihak mitra pengemudi.
Syarat dan ketentuan driver sebagai mitra Zendo yang menuai kritik. (Foto: X)
Baca Juga : Cermati Kelengkapan Izin Usaha di Kota Malang Jadi Langkah Antisipatif Disnaker-PMPTSP
Merespons kritik tersebut, Sekjen SUMU, M. Ghufron Mustaqim, memberikan klarifikasi melalui akun X pribadinya. Ia menekankan bahwa aturan yang diterapkan di Zendo adalah hasil pengalaman selama sembilan tahun beradaptasi dengan realitas di lapangan.
"Adapun tentang syarat dan ketentuan bagi tim dan driver Zendo yang tersebar di publik, itu adalah bagian dari hasil perahan 9 tahun merespons kondisi riil lapangan (tipu-tipu, motivasi kerja, standar pelayanan dsb) yang hanya bisa dipahami apabila kita menggeluti lapangan," jelas Ghufron.
Menurutnya, memahami aturan yang beredar di media sosial tersebut membutuhkan keterlibatan langsung di lapangan, bukan hanya melalui pengamatan di belakang meja.
"Simpati terbentuk dari pergulatan sehari-hari dgn segala dinamika permasalahan lapangan. Tidak bisa dipahami hanya dengan duduk di meja, menghadap laptop menjelajah dunia maya. Kita harus berkeringat dan berdarah tak kenal lelah di lapangan seperti Mbak Lutfy untuk benar-benar mafhum," tambahnya.
Ghufron juga menjelaskan bahwa poster yang berisi syarat kerja di Zendo adalah hasil karya tim Zendo yang berasal dari kalangan masyarakat biasa.
"Dan bahasa dalam poster tersebut adalah bahasa awam para tim Zendo yang bukan jebolan perguruan tinggi. Bukan pula dibuat oleh copywriter profesional bergaji puluhan juta. Itu poster buatan rakyat akar rumput, berbahasa akar rumput dengan segala keterbatasannya," jelasnya.
Ia juga menyinggung bahwa media sosial seperti Twitter bukan tempat yang ideal bagi para pengemudi Zendo untuk menyuarakan pengalaman mereka.
"Ketika ada sentimen negatif 1-2 hari ini, sayangnya driver Zendo tidak bisa nimbrung di percakapan bercerita bagaimana Zendo membantu kehidupan mereka. Maklum, Twitter bukan media para drivers, Twitter media elit. Twitter isinya kelas menengah (plus buzzer pemerintah)," ungkap Ghufron.
Ghufron juga memuji perjuangan Lutfy Azizah, CEO Zendo, yang merupakan anggota SUMU. Ia menyebut Zendo sebagai contoh nyata ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari bawah, tanpa suntikan dana besar dari investor.
"Ini adalah usaha yang tumbuh dari akar rumput, dari seorang yang ingin mandiri tanpa menggantungkan nasib dari pemerintah dan makan uang pajak," ujar Ghufron.
Ia menambahkan bahwa perjuangan Lutfy membangun Zendo telah menginspirasi banyak pengusaha di jaringan SUMU untuk ikut mengembangkan platform ini di berbagai daerah.
"Dampak sosial yang dihasilkan luar biasa dan ini adalah real case study tentang ekonomi kerakyatan yang tumbuh secara organik dari akar rumput. Itulah yang kami tangkap dan kami ingin sebarluaskan kebermanfaatannya ke lebih banyak daerah," tambahnya.
Dengan biaya lisensi hanya Rp1,5 juta per tahun, Zendo diklaim menjadi peluang usaha yang terjangkau bagi UMKM lokal. Selain itu, pemegang lisensi mendapatkan mentoring langsung dari Lutfy setiap pekan untuk memastikan bisnis mereka berjalan dengan baik.
"Mentoring tersebut dijalankan agar para pemegang lisensi, yang mayoritas UMKM, tidak mengulangi kesalahan, tidak kena tipu2--hasil pelajaran 9 tahun Mbak Lutfy membangun Zendo. Lessons learned dan best practice disampaikan dgn penuh semangat dan ketulusan," tegasnya.
Ghufron mengakhiri pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk mendukung UMKM seperti Zendo.
"Usaha rakyat dan UMKM adalah soko guru ekonomi bangsa. Mari kita dukung dan bantu sesuai kapasitas kita agar usaha rakyat semakin berkembang. Semua kritik dan saran yang didasarkan pada kebersihan hati, bukan kedengkian, insya Allah bermanfaat," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu kritik soal aturan Zendo datang dari akademisi dan warganet, Arif Novianto, yang menyampaikan pandangannya melalui akun X pribadinya, @arifnovianto_id. Dalam unggahannya, Arif mengungkapkan rasa kecewa terhadap sistem Zendo.
"Ketika mendengar kabar bahwa Serikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) menggagas ojek online bernama Zendo, saya jujur memiliki harapan agar ada platform alternatif yang menjamin kesejahteraan driver. Namun harapan itu pupus setelah tahu aturannya lebih mengerikan," tulis Arif.
Ia menyoroti beberapa aturan yang dianggap memberatkan mitra, seperti larangan mengambil libur selama dua minggu pertama, sistem kerja shift, hingga kewajiban menerima semua pesanan yang masuk.
"Driver bekerja dalam sistem kemitraan seperti di Gojek dan Grab, tapi ada kerja shift. Driver baru bahkan tak boleh mengambil libur selama 2 minggu. Tidak boleh menolak atau pilih-pilih orderan yg masuk, dll. Jika driver diklasifikasikan sebagai pekerja formal sih ok, ini mitra," lanjutnya.
Arif menyarankan agar Zendo menjalankan tiga langkah utama agar benar-benar menjadi solusi Islami. Di antaranya menjamin kesejahteraan mitra, menghindari eksploitasi atas nama kemitraan, dan memberikan perlindungan kepada pengemudi.
