JATIMTIMES – Pemerintah Kabupaten Blitar menghadapi tantangan besar dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan tahun ini. Dengan anggaran yang hanya Rp60 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan Rp110 miliar pada tahun lalu, prioritas pun harus ditentukan.
Salah satu fokus utama adalah perbaikan jalan di kawasan Blitar selatan, termasuk sirip Jalur Lintas Selatan (JLS).
Baca Juga : Makan Bergizi Gratis di Kota Batu Belum Berjalan, Dindik: Tunggu Petunjuk Pusat
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli, mengungkapkan bahwa banyak usulan perbaikan jalan yang masuk dari 22 kecamatan.
Namun, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus memilah lokasi yang memerlukan penanganan segera. “Kami memprioritaskan kawasan dengan tingkat kerusakan yang tinggi, terutama di Blitar selatan seperti Bakung dan Wonotirto,” kata Hamdan, Selasa (14/1/2025).
Hamdan menjelaskan, kawasan Blitar selatan dipilih karena tingkat kerusakan jalannya paling signifikan. Salah satu proyek yang diprioritaskan adalah pembangunan dan perbaikan jalan di sirip JLS.
“Jalur ini sangat penting untuk menunjang akses masyarakat menuju JLS, yang merupakan urat nadi transportasi dan perekonomian di kawasan selatan,” ujarnya.
Meski fokus pada wilayah selatan, Dinas PUPR juga tetap memperhatikan kerusakan di Blitar utara. Beberapa perbaikan akan dilakukan di kawasan Nglegok, Garum, dan Gandusari. Hamdan memastikan, alokasi anggaran yang terbatas tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Namun demikian, Hamdan tidak menampik bahwa anggaran Rp60 miliar masih jauh dari cukup untuk menangani kerusakan jalan yang ada. Ia mengakui, beban infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Blitar masih tinggi.
“Kami berusaha menyesuaikan dengan kondisi anggaran, dan mengutamakan perbaikan di lokasi yang paling mendesak,” kata Hamdan.
Turunnya anggaran infrastruktur ini telah memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Pada tahun 2023, alokasi dana untuk perbaikan jalan dan drainase mencapai Rp110 miliar, hampir dua kali lipat dari tahun ini. Penurunan drastis ini disebabkan oleh perubahan kebijakan anggaran yang lebih difokuskan untuk kebutuhan lain, seperti pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.
Baca Juga : Beri Kontribusi Masyarakat, Wabup Malang Apresiasi PPAD Kabupaten Malang
Hamdan berharap, masyarakat dapat memahami situasi ini dan mendukung langkah pemerintah daerah. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan tambahan dana guna menangani persoalan infrastruktur di Kabupaten Blitar.
Meski penuh keterbatasan, Hamdan optimistis bahwa perbaikan infrastruktur yang dilakukan tahun ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal, terutama bagi daerah yang selama ini minim perhatian,” ujarnya.
Dengan kondisi keuangan yang serba terbatas, prioritas pembangunan di Kabupaten Blitar menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Langkah untuk memfokuskan perbaikan di kawasan selatan seperti sirip JLS, sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan di wilayah utara, menjadi strategi yang diharapkan dapat menjaga konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah himpitan anggaran, semangat untuk memperbaiki kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas Pemkab Blitar. Upaya ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses jalan yang layak, tetap terpenuhi.
