JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah dalam proses untuk mengusulkan dua lokasi yang dinilai rawan banjir untuk mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat terkait penanganannya. Dua lokasi tersebut yakni di Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Bondowoso.
Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan saat meninjau tiga lokasi atau titik rawan banjir belum lama ini. Sedangkan satu lokasi lain yang telah mendapat intervensi pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Jalan Soekarno Hatta (Suhat). Di mana, untuk ruas Jalan Suhat, rencananya akan mulai digarap pada awal tahun 2025 ini. Sebab persiapannya juga telah rampung. Mulai dari desain hingga pematokan di lokasi.
Baca Juga : Dewan Minta Transformasi Publik di Kota Malang Bisa Dipercepat
"Penanganan banjir ini menjadi salah satu hal yang masuk dalam 11 prioritas saya. Alhamdulillah untuk Suhat sudah dianggarkan oleh Pemprov. Kami ketemu sama pihak Pemprov, memastikan anggaran sudah ada di 2025, dan sudah dilakukan pematokan termasuk juga sudah ada desainnya, tinggal eksekusi di akhir Januari 2025," ujar Iwan.
Dalam tinjauannya itu, ia menemukan beberapa kendala yang memerlukan penanganan segera. Salah satunya, yaitu pentingnya rapat koordinasi antara berbagai stakeholder terkait, seperti Telkom, Perumda Tugu Tirta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PLN, dan pihak terkait lainnya.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan kelancaran pembangunan drainase yang akan mengatasi permasalahan banjir di Suhat. Dirinya menegaskan bahwa ruas jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Bondowoso menjadi salah satu prioritas.
Untuk dua lokasi ini, menurutnya Pemkot Malang telah mengajukan usulan pendanaan kepada pemerintah pusat agar proyek penanganan banjir dapat segera direalisasikan. "Saya bersama DPRD sudah mengunjungi kawan-kawan di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR untuk membahas penanganan banjir di dua titik ini," imbuh Iwan.
Baca Juga : Pelaku Perusakan Signage Dua Taman Kota Malang Ditangkap, Dipicu Jengkel Istri Tak Pulang
Iwan mengatakan, pengajuan usulan tersebut juga menjadi saran dari pemerintah pusat. Meskipun tak dapat dimasukkan dalam anggaran 2025, jika usulan telah masuk setidaknya bisa dimasukkan dalam rencana anggaran tahun 2026 mendatang.
"Kami mendapat saran agar segera mengajukan usulan pendanaan ke pusat. Tapi karena anggaran untuk 2025 sudah diketok, jadi kami berharap dapat memperoleh dukungan pada 2026," pungkas Iwan.
